Herman Deru Temui Massa PMII, Tegaskan Komitmen Transparansi Anggaran dan Perbaikan Infrastruktur

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menemui massa Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sumsel, Senin (18/5/2026).

Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Sumsel yang dinilai masih jauh dari sejahtera di usia Provinsi Sumsel yang ke-80 tahun.

Dalam selebaran aksi yang dibagikan massa, PMII Sumsel menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Sumsel.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, disebutkan masih terdapat sekitar 898,24 ribu masyarakat hidup dalam kondisi miskin.

“Tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, rendahnya daya beli masyarakat, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur menjadi bukti bahwa kesejahteraan belum dirasakan secara merata oleh rakyat Sumsel,” demikian pernyataan dalam bahan aksi tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel. Di antaranya, meminta klarifikasi dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan khusus tahun 2020–2022, penghentian pungutan pendidikan di SMA dan SMK, transparansi penggunaan anggaran serta proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di Keramasan, hingga percepatan perbaikan Jalan Lintas Timur Palembang–Betung.

Menanggapi tuntutan tersebut, Herman Deru menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan daerah.

Gubernur Herman Deru kemudian menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa.

Baca juga: Pemprov Sumsel Tanggung Biaya Penginapan Keluarga Korban Kecelakaan Bus ALS Hingga Selesai Hasil DNA

“Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik semua yang tadi hadir di DPRD Provinsi Sumsel, kemudian kita alihkan ke Kantor Gubernur. Saya memahami kondisi saat ini yang membatasi kita, dipicu kondisi keuangan yang sangat terbatas. Salah satunya proyek pemindahan kantor gubernur di Keramasan yang terkendala anggaran. Saat ini dilakukan upaya administratif dan kita ingin menyelesaikan persoalan agar tidak menimbulkan konflik sambil menunggu kondisi keuangan membaik,” kata Herman Deru.

Terkait tuntutan transparansi anggaran, Herman Deru menegaskan seluruh belanja pemerintah telah diunggah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebagai upaya mencegah praktik kolusi dan korupsi.

“Tahun 2025, untuk mencegah kolusi dan korupsi, seluruh belanja kita unggah di SiRUP. Jika ada keberatan, tolong disampaikan. Jika tidak sesuai, akan kita coret melalui DPRD,” tegasnya.

Mengenai persoalan pungutan sekolah, Herman Deru menegaskan sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Ia menyebut pemerintah telah memberikan subsidi pendidikan kepada sekitar 70 ribu siswa di Sumsel.

“Kalau sekolah, haram adanya pungutan. Ada subsidi dari pemerintah untuk 70 ribu siswa. Mungkin itu kesepakatan orang tua dan sekolah. Nanti akan kita panggil para stakeholder yang berkepentingan dengan ini. Jangan memberatkan orang tua siswa,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, Herman Deru menjelaskan kondisi jalan di Sumsel terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang memiliki kewenangan berbeda-beda.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten/kota yang mengalami kerusakan cukup parah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan bantuan khusus secara proporsional berdasarkan paparan kepala daerah dan kajian teknis.