Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 109, Aktivitas 7 Proyek Menganalisis APBD, Kurikulum Merdeka

TRIBUNSUMSEL.COM - Artikel berikut memuat Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 109, Aktivitas 7 Proyek Menganalisis APBD, Kurikulum Merdeka. 

Soal pada buku Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI (Edisi Revisi) ditulis Aisyah Nurjanah, Yeni Fitriani,  diterbitkan Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan KemendikbudRistek 2024. 

Halaman 109 dan 110 memuat soal Aktivitas 7 Proyek Menganalisis APBD pada Bab 3 APBN dan APBD. 

Selengkapnya soal dan kunci jawaban diolah dari buku panduan dan disempurnakan kecerdasan buatan, artificial intelegence (AI). 

___________

SOAL: 

Aktivitas 7

Proyek Menganalisis APBD

Petunjuk Pengerjaan

1. Kerjakanlah tugas berikut secara berkelompok!

2. Buatlah laporan berdasarkan instruksi berikut!

• a. Carilah data APBD 3 tahun terakhir berdasarkan kota/kabupaten tempat tinggal kalian!
• b. Identifikasi pendapatan apa saja yang termasuk kedalam PAD!
• c. Identifikasi belanja apa saja yang termasuk ke dalam belanja operasional!
• d. Analisis informasi apa saja yang kalian peroleh dari data APBD tersebut!
• e. Carilah data APBD kota lain dan bandingkan dengan APBD kota/ kabupaten kalian!

3. Buatlah laporan dalam bentuk Microsoft Word dengan ukuran kertas A4, font Times New Roman, font size 12, dan spasi 1,5!

4. Boleh mencari informasi di buku ajar yang tersedia atau dari sumber lain, seperti jurnal dan internet!

5. Setelah selesai, presentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian dengan kelompok lain!

KUNCI JAWABAN:

Jawaban soal bisa sangat beragam. Berikut ini contoh jawaban. 

1. Soal dikerjakan secara berkelompok

2. Mencari data APBD APBD

a. Data APBD Kota Palembang 3 tahun terakhir, Tahun 2023, 2024 dan 2025. 

Tahun 2023 

Pendapatan daerah (total) 
Rp 4.673.753.375.219 (APBD 2023, yang disetujui DPRD).

PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Tercatat pada data SAP/real. (data realisasi PAD tengah 2023: contoh capaian per Juni Rp475,2 miliar).

Belanja Daerah 
Rp 4.197.027.662.782 (APBD 2023).

Tahun 2024

Pendapatan daerah (total) 
Target/angg. sekitar Rp 4,07-Rp 4,36 triliun (RAPBD/APBD: target ~Rp4,072 triliun; laporan realisasi pendapatan akhir 2024 dilaporkan mencapai Rp4,364 triliun menurut LPJ).

PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Target PAD 2024 sebesar Rp1,15 triliun (target PAD 2024 Pemkot). Realisasi PAD tercatat dalam dokumen LKPD/LPJ (lihat sumber

Belanja Daerah
Realisasi belanja 2024 dilaporkan mencapai ±Rp4,615 triliun (laporan pertanggungjawaban/LPJ).
BPK/LPJ).

Tahun 2025

Pendapatan daerah (total) 

APBD Induk 2025 awal tercatat Rp 4.820.360.447.056 (anggapan APBD TA 2025 dalam Perda APBD TA 2025). Dalam proses APBD Perubahan 2025 (APBD-P) angka disepakati naik - pelaporan akhir APBD-P September 2025 menyebut total pendapatan menjadi ~Rp5,2 triliun (setelah perubahan).

PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Realisasi PAD 2025 sampai Sept 2025: tercatat Rp895,08 miliar (realisasi s.d. Sept 2025 menurut ringkasan).

Belanja Daerah
Belanja Induk 2025 awal Rp4,692 triliun; setelah APBD-P belanja meningkat (laporan media/APBD-P ~Rp5,2 triliun).

b) Pendapatan yang termasuk ke dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah):

Menurut ketentuan umum dan praktik APBD (sumber-sumber resmi Kemenkeu / UU/Perda), komponen PAD adalah:

1. Pajak Daerah (misal PBB KB tertentu, pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, dan lain-lain.).

2. Retribusi Daerah (retribusi jasa tertentu yang dipungut daerah: retribusi pasar, retribusi parkir daerah, retribusi pelayanan tertentu).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (mis. BUMD/BUMD hasil sewa/pendapatan dari pengelolaan aset yang dipisahkan).

4. Lain-lain PAD yang Sah (pendapatan denda daerah, pendapatan dari izin tertentu, hasil pengelolaan aset non-dipisah yang diakui sebagai PAD, dil.).
Sumber aturan dan penjelasan komponen PAD: DJPK/UU/perundangan terkait.

c) Belanja yang termasuk ke dalam belanja operasional:

Dalam klasifikasi belanja daerah, Belanja Operasi (belanja operasional) meliputi pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Komponen umum yang termasuk belanja operasional adalah:

• Belanja Pegawai (gaji, tunjangan, honorarium ASN/pejabat/petugas yang dibayar dari APBD).
• Belanja Barang dan Jasa (operasional kantor, bahan habis pakai, listrik/telepon, perjalanan dinas, jasa kontrak, honorarium tenaga non-pegawai, sewa, pemeliharaan kecil).
• Belanja Bunga (jika ada utang daerah yang berbunga dan dibayar dari APBD).
• Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial apabila bersifat operasi / pengeluaran rutin. (Klasifikasi ini sesuai PMK/PP/pedoman akuntansi belanja yang dipakai oleh pemerintahan daerah.)

d) Analisis informasi yang diperoleh dari data APBD Kota Palembang Tahun 2023, 2024 dan 2025: 

1. Tren pendapatan meningkat dari 2023 - 2025 (APBD Induk dan APBD-P menunjukkan kenaikan)
APBD 2023 sekitar Rp4,67T, 2024 realisasi/target di kisaran Rp4,07-4,36T, dan 2025 APBD Induk Rp 4,82T yang kemudian naik menjadi ~5,2T pada APBD-P 2025. Ini menunjukkan upaya peningkatan total pendapatan daerah dan/atau penerimaan transfer. (sumber: Perda/APBD & laporan),

2. Ketergantungan pada sumber pendapatan non-PAD (transfer pusat/provinsi) masih signifikan - PAD belum menutup seluruh kebutuhan

Contoh: target PAD 2024 sekitar Rp1,15T (lebih kecil dibanding total pendapatan Rp4T-an), dan realisasi PAD 2025 s.d. Sept hanya Rp895 miliar - menunjukkan porsi PAD terhadap total pendapatan relatif terbatas -> artinya sebagian besar penerimaan masih berasal dari transfer (DAU/DBH/TKDD) dan/atau pendapatan lain. Implikasi: kemandirian fiskal terbatas; rentan bila transfer pusat berkurang.

3. Belanja daerah juga meningkat (pemenuhan program dan kebutuhan operasional serta belanja modal)
Belanja 2024 realisasi dilaporkan Rp4,6T; belanja 2025 meningkat di APBD-P menjadi Rp5,2T. Peningkatan belanja mungkin untuk menutup kebutuhan layanan publik, proyek infrastruktur, maupun insentif/penambahan program (lihat perubahan anggaran Dinas Pendidikan/Dinkes dalam APBD-P 2024). Kenaikan belanja harus seimbang dengan sumber pendanaan/pembiayaan.

4. Isu yang perlu diperhatikan/potensi untuk dianalisis lebih dalam (bagus untuk tugas kelas)
Komposisi PAD: seberapa besar kontribusi pajak daerah vs retribusi vs BUMD? (lihat lampiran penjabaran APBD per tahun). Jika pajak daerah rendah, ide kebijakan untuk menambah potensi PAD dapat diajukan.

Rasio PAD terhadap total pendapatan (PAD/TOTAL) - indikator kemandirian fiskal daerah. (Hitung untuk tiap tahun dari lampiran).

Rasio Belanja Operasional vs Belanja Modal - apakah lebih banyak untuk operasi rutin (gaji/operasional) atau investasi (modal/infrastruktur)? Ini menunjukkan fokus pembangunan jangka panjang vs pengeluaran rutin.

Defisit/Pembiayaan apakah daerah menggunakan pembiayaan (pinjaman/ SILPA / penarikan cadangan) untuk menutup defisit? (lihat pos Pembiayaan dalam APBD).

Serapan anggaran / realisasi - capaian realisasi sepanjang tahun (per Sept/Nov) menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran.

e. Data APBD Kota Jambi Tahun 2023, 2024 dan 2025: 

Tahun 2023

Pendapatan daerah (total):
Rp 1,686,354,257,075 (APBD murni)

Rincian:

• PAD (Pendapatan Asli Daerah): Rp 515,337,970,969
• Komponen PAD menurut APBD 2023: pajak daerah Rp 355 miliar, retribusi Sed daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah; lain-lain PAD.
• Pembiayaan (SILPA / penyertaan modal) juga dianggarkan dalam APBD 2023, Salbe
  APBD 2023 disahkan menjadi Rp 1,7 triliun. 

Tahun 2024

Pendapatan Daerah (APBD)
Target pendapatan Rp 1,864,222,611,000 (APBD murni)
Dalam perubahan (Perubahan APBD 2024/KUA-PPAS Perubahan): Rp 1,861,585,806,938 direncanakan.

Rincian:

• PAD target APBD murni 2024: Rp 545,539,002,000 (sekitar) menurut penyampaian PJ Wali Kota.minta guid
• Dalam APBD perubahan 2024, PAD direncanakan: Rp 508,179,874,938 (turun dibanding target murni)
• Pendapatan Transfer (2024 murni) besar, dan dalam perubahan rencananya naik: misalnya dalam perubahan, pendapatan transfer diproyeksikan Rp 1,351,917,932,000,
• Belanja untuk 2024 (rencana) dianggarkan: Rp 1,596 triliun menurut Japoran DPRD Kota Jambi.

Tahun 2025

Pendapatan Daerah (APBD)
APBD disetujui (Rancangan) Rp 1,891,724,471,000 (1,891 miliar = 1,891
triliun) sebagai total pendapatan (1

Rincian:

• PAD ditargetkan Rp 558,779,746,000 di APBD 2025
• Pendapatan Transfer (2025) direncanakan: Rp 1,332,944,725,000 untuk komponen transfer,
• Dalam KUA-PPAS perubahan 2025: pendapatan direncanakan naik menjadi Rp 1,931,624,300,048 (perubahan pendapatan) dibanding APBD awal.
• Belanja APBD-Perubahan 2025: Rp 1,944,207,074,265 menurut rencana.

Perbandingan APBD Kota Palembang dan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025:

1. Skala APBD

APBD Kota Palembang jauh lebih besar dibanding Kota Jambi pada semua tahun.
Palembang berada di kisaran Rp 4,6-5,2 triliun, sedangkan Jambi hanya Rp 1,6-1,9 triliun.
Palembang memiliki APBD sekitar 2,5-3 kali lebih besar dari Jambi.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Palembang setiap tahun berada di kisaran Rp 1 triliun lebih.
PAD Jambi hanya sekitar Rp 500-560 miliar.
Artinya, kemampuan Palembang menghasilkan pendapatan lokal dua kali lebih besar.

3. Struktur Pendapatan

Kedua kota masih bergantung pada transfer pusat (DAU, DAK, DID).
Proporsi PAD terhadap total pendapatan:
Palembang: ±20-25 persen
Jambi: ±25-30 %
Jambi sedikit lebih proporsional, tetapi Palembang tetap lebih kuat dalam nominal PAD.

4. Belanja Daerah

Belanja Palembang naik signifikan dari Rp 4,2T (2023) menjadi Rp 5,2T (2025).
Belanja Jambi lebih kecil dan stabil pada kisaran ±Rp 1,6-1,9T,
Perbedaan ini mencerminkan tingginya kebutuhan Palembang sebagai kota besar.

5. Pertumbuhan APBD

Palembang mengalami pertumbuhan fiskal lebih dinamis, terutama pada APBD-P 2025.
Jambi mengalami pertumbuhan yang stabil dan moderat.

6. Analisis Ekonomi Wilayah

Palembang adalah kota metropolitan dengan akas ekonomi besar - APBD dan PAD tinggi.
Jambi adalah kota sedang dengan struktur ekonomi lebih sederhana - APBD lebih kecil tetapi stabil.

Jawaban Nomor 3, 4 dan 5

Laporan di atas ditulis dalam bentuk Microsoft Word dengan ukuran kertas A4, font Times New Roman, font size 12, dan spasi 1,5!

Selanjutnya dipresentasikan.

===

*) Disclaimer:
Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak juga referensi siswa belajar mandiri. 
Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Demikian, Kunci Jawaban  Ekonomi Kelas 11 Halaman 109, Aktivitas 7 Proyek Menganalisis APBD, Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Bab 5 Halaman 170-173, Soal Uji Pengetahuan, Kurikulum Merdeka

Baca juga: 20 Contoh Soal UAS Kelas 11 Semester 1 Bahasa Indonesia dan Kunci Jawaban, Kurikulum Merdeka TA 2025

Baca berita dan artikel lainnya langsung dari google news

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com