Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Sampai 190, Uji Kompetensi Bab 6

TRIBUNSUMSEL.COM - Kunci jawaban seringkali dibutuhkan siswa saat mereka mengerjakan tugas dari Bapak/Ibu guru. 

Namun, sebelumnya sangat disarankan agar siswa menjawab terlebih dahulu secara mandiri dan menjadikan kunci jawaban sebagai referensi jawaban soal yang telah mereka kerjakan.

Pada artikel berikut Tribunsumsel.com menyajikan Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 11 untuk Buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Edisi 1 ditulis Dwi Astuti Setiawan diterbitkan Penerbit Pusat Perbukuan, KemendikbudRistek 2022. 

Pada halaman 185 sampai 190 memuat memuat 20 soal Uji Kompetensi Bab 6 Menelusur Lembaga Negara. 

Selengkapnya, kunci jawaban Uji Kompetensi Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 185 sampai 190 diolah dari buku panduan guru diakses Senin, 13 April 2026. 

__________

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Sampai 190

Uji Kompetensi

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang benar dan tepat pada opsi jawaban A,B,C,D atau E!

1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….

A. Parlementer
B. Monarki
C. Presidensiil
D. Trias Politica
E. Koasi Parlementer

Kunci Jawaban: C

2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....

A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
B. mengangkat dan memberhentikan menteri
C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

Kunci Jawaban: C 

3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....

A. menentukan anggaran militer
B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. melakukan impeachment
E. menjalin kerja sama dengan negara lain