Sentilan Pengamat Unsri Soal Skandal BGN: Pergantian Pimpinan Hanya Menyentuh Permukaan

Ringkasan Berita:

• Pengamat Unsri menilai pencopotan Kepala BGN sudah benar karena menyangkut kepercayaan publik, namun tidak menyelesaikan masalah tanpa adanya pembenahan sistemik.
• Kasus korupsi ini dinilai terjadi akibat kelemahan desain organisasi BGN yang terlalu top-down dan lemahnya pengawasan internal, sehingga penyimpangan terlambat terdeteksi.
• Pembenahan BGN harus menyentuh akar masalah melalui audit total, transparansi proses, serta kemampuan organisasi untuk cepat belajar dan adaptif

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. Muhammad Husni Thamrin, menilai pergantian mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tepat, namun tidak akan menyelesaikan persoalan jika tidak diikuti pembenahan sistemik.

Pernyataan itu disampaikan Husni menanggapi proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung terhadap mantan Kepala BGN.

"Ini bukan lagi sekadar pergantian pimpinan biasa. Jika pergantian di BGN diikuti proses hukum oleh Kejagung, maka yang terlihat adalah persoalan serius dalam tata kelola, pengawasan, dan integritas organisasi," kata Husni, Rabu (3/6/2026).

Menurut Husni, risiko tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal. Program MBG disebutnya sebagai program baru yang besar, ambisius, dan dijalankan dalam realitas lapangan yang beragam.

"Dalam kondisi seperti itu, BGN membutuhkan desain organisasi yang adaptif, transparan, dan mampu belajar cepat dari umpan balik lapangan," ujarnya.

Ia menyoroti kelemahan struktur BGN yang dinilai terlalu top-down dan pengawasan internalnya lemah. Kondisi itu, kata dia, membuat keluhan dan sinyal masalah dari lapangan terlambat ditangkap sehingga ruang penyimpangan terbuka dan akuntabilitas melemah.

Husni menegaskan pembenahan BGN tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat. Ia merinci sejumlah langkah yang harus dilakukan, meliputi perbaikan desain organisasi, transparansi proses, audit menyeluruh, penguatan pengawasan internal, serta pembangunan organisasi pembelajar.

"Artinya, setiap umpan balik dari lapangan, temuan audit, keluhan publik, maupun hasil evaluasi harus diolah menjadi perbaikan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan. Tanpa kemampuan belajar seperti itu, pergantian pimpinan hanya akan menyentuh permukaan, sementara akar masalahnya tetap ada dan berpotensi berulang," kata Husni.

Terkait ketepatan pergantian pimpinan, Husni menyatakan langkah itu sudah benar, namun belum cukup.

"Pergantian ini tepat, tetapi belum cukup. Tepat karena ada persoalan serius yang menyangkut tata kelola dan kepercayaan publik. Namun akar masalahnya bukan hanya orang, melainkan desain organisasi, pengawasan, dan lemahnya mekanisme pembelajaran dari lapangan. Jadi, pergantian harus diikuti pembenahan sistemik agar tidak berhenti sebagai perubahan kosmetik," ujarnya.