Absensi GPS Jadi Syarat WFH ASN, Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pengawasan Tak Boleh Kendor

Ringkasan Berita:

• Wamenpribadi Bima Arya menegaskan WFH ASN wajib menggunakan teknologi dan absensi GPS agar kinerja tetap terukur.
• Pemerintah akan mengevaluasi efektivitas WFH secara rutin melalui laporan penghematan anggaran daerah setiap bulan.
• Gubernur Sumsel Herman Deru siap mendukung WFH selama pelayanan publik tetap maksimal dan sistem digitalisasi diperkuat.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan pemerintah pusat dan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, saat di Griya Agung mengatakan bahwa penerapan WFH harus disertai sistem pengawasan yang jelas, terukur, serta berbasis teknologi agar kinerja pemerintahan tetap optimal.

“Pengawasan tidak boleh kendor. Atasan harus tahu output yang dihasilkan, bukan sekadar kehadiran. Karena itu, teknologi harus dimanfaatkan,” kata Bima Arya, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, tantangan terbesar dalam penerapan WFH adalah menjaga komunikasi dan koordinasi antarjajaran pemerintahan tetap efektif. Untuk itu, sejumlah daerah mulai mengadopsi sistem digital, seperti absensi berbasis GPS yang memungkinkan pemantauan kehadiran dan kinerja pegawai secara real-time. Selain pengawasan, evaluasi berkala juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini.

Bima Arya mengatakan, Pemerintah akan melakukan evaluasi rutin, bahkan mingguan, guna mengukur efektivitas WFH dalam meningkatkan kinerja sekaligus efisiensi anggaran. Kepala daerah juga diminta menyampaikan laporan detail, termasuk besaran penghematan yang dihasilkan.

“Setelah satu bulan, kita hitung berapa rupiah yang berhasil dihemat. Ini penting untuk melihat apakah kebijakan ini efektif atau tidak,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan WFH selama tetap memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik.

"Dengan sistem yang tepat, WFH dapat menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat digitalisasi birokrasi," katanya.

Deru juga menekankan pentingnya kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya terkait transfer anggaran, agar daerah dapat menyesuaikan langkah secara tepat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan WFH berjalan tanpa mengganggu roda pemerintahan.

“Yang penting komunikasi berjalan, pengawasan ada, dan hasil kerja tetap maksimal. Kalau itu terpenuhi, WFH bisa menjadi solusi,” katanya.

Dengan penguatan sistem pengawasan, evaluasi, dan digitalisasi, pemerintah optimistis kebijakan WFH tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan responsif.