Berita Palembang

Pemprov Sumsel Tegaskan Dukung WFH ASN, Tunggu Arahan Pusat Soal Pengawasan Via GPS

Pemerintah Provinsi Sumsel mendukung kebijakan WFH yang dicanangkan pemerintah pusat. Tunggu arahan soal pengawasan via GPS.

Humas Pemprov Sumsel
DUKUNG WFH ASN -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra. Dalam pernyataannya, Kamis (26/3/2026), Edward Candra menegaskan Pemprov Sumsel mendukung wacana pemerintah terkait WFH bagi ASN demi menghemat BBM. 
Ringkasan Berita:
  • Pemerintah Provinsi Sumsel mendukung kebijakan WFH yang dicanangkan pemerintah pusat.
  • Sekda Sumsel, Edward Candra mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan pusat terkait wacana pengawasan kerja ASN melalui GPS.
  • Pemprov Sumsel melalui BKD telah menyurati BKN pusat terkait penggunaan presensi mobile BKN untuk pengawasan ASN selama WFH.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel mendukung kebijakan WFH yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Pelaksanaan WFH tersebut guna penghematan energi dan efisiensi anggaran, tentu kita akan mendukung hal tersebut,” kata Edward saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Kamis (26/3/2026).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memastikan pemerintah siap menerapkan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan. 

Kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Tito juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengaktifkan sistem pengawasan ketat berbasis GPS guna memastikan ASN tetap berada di rumah selama jam kerja, sehingga tidak menambah mobilitas yang berpotensi meningkatkan pemborosan energi.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sumsel, Edward Candra mengatakan, terkait pengawasan dan pemantauan disiplin ASN melalui presensi dan kinerja berbasis GPS, pada prinsipnya Pemprov Sumsel juga mendukung karena hal tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan.

“Untuk itu, Pemprov Sumsel melalui BKD telah menyurati BKN pusat terkait penggunaan presensi mobile BKN, sehingga memudahkan pengawasan terhadap ASN saat WFH,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumsel, Ismail Fahmi.

Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemprov Sumsel mendukung pelaksanaan WFH sebagai upaya penghematan energi.

“Kita mendukung kebijakan dilaksanakannya WFH untuk hemat energi. Sedangkan terkait pengawasan ASN menggunakan GPS, kita masih menunggu petunjuk teknisnya secara resmi terlebih dahulu,” kata Ismail.

 

 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel

Sumber: Tribun Sumsel
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved