Gubernur Riau Terkena OTT KPK

Baru 8 Bulan jadi Gubernur Riau, Abdul Wahid Kena OTT KPK Bersama Anak Buahnya, Kasus Apa ?

Abdul Wahid dilantik bersama wakilnya, SF Harianto, pada 20 Februari 2025, namun ditangkap KPK pada 3 November 2025

Editor: Weni Wahyuny
DOK. Pemprov Riau
DITANGKAP KPK - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid tengah menyiapkan pelaksanaan assessment bagi kepala sekolah SMA dan SMK sederajat di seluruh wilayah Riau. Terbaru, ia kena OTT KPK pada Senin (4/11/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Gubernur Riau Abdul Wahid baru menjabat selama 8 bulan
  • Abdul Wahid ditangkap KPK, Senin (3/11/2025)
  • Ia diamankan KPK bersama 9 orang lainnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau

TRIBUNSUMSEL.COM, PEKANBARU - Belum genap satu tahun dilantik sebagai Gubernur Riau, Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebagai informasi, Abdul Wahid dilantik bersama wakilnya, SF Harianto, pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. 

Artinya, baru 8 bulan Abdul Wahid duduk di kursi orang nomor satu di Riau, usai mengalahkan 2 pasangan calon Gubernur Riau, yakni Syamsuar-Mawardi Saleh dan Nasir-Wardan. 

Dalam OTT KPK ini, Abdul Wahid ditangkap tak sendirian.

Ia diamankan KPK bersama 9 orang lainnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau. 

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa Abdul Wahid menjadi salah satu orang yang diamankan dalam OTT di Riau. 

“Salah satunya (Gubernur Riau Abdul Wahid),” ujar Fitroh kepada Kompas.com. 

Baca juga: 10 Orang Diamankan dalam OTT KPK di Provinsi Riau, Sang Gubernur Abdul Wahid Ikut Ditangkap

DITANGKAP KPK ; Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (3/11/2025).
DITANGKAP KPK ; Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (3/11/2025). (Tangkapan Layar Instagram wahid_simbar)

Namun, Fitroh belum mengungkap secara detail kasus yang melatarbelakangi operasi senyap tersebut. 

Sementara itu, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya menangkap sepuluh orang dalam OTT tersebut. 

“Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, atau sampai dengan saat ini, ada sekitar sejumlah sepuluh orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” kata Budi. 

Menurut Budi, tim KPK masih berada di lapangan dan terus berprogres. 

“Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kami akan terus update perkembangannya,” ujarnya. 

Sikap Pemprov Riau 

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Riau, Teza Darsa, mengatakan bahwa Pemprov Riau akan bekerja sama dengan KPK terkait kegiatan pemerintah di wilayahnya. 

"Kami akan bekerjasama dengan baik dengan KPK kalau ada kegiatan pemerintah," tambahnya. 

Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kasus apa yang menjadi fokus KPK dalam OTT di Riau.

Baca juga: PROFIL Abdul Wahid Gubernur Riau Terkena OTT KPK, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa

Sosok Abdul Wahid

Abdul Wahid lahir pada 21 November 1980 di Desa Belaras (kini Desa Cahaya Baru, Dusun Anak Peria, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau). 

Ia menempuh pendidikan dasar hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Simbar, kemudian bersekolah di MAN 1 Tembilahan sebelum melanjutkan ke Pesantren Ashabul Yamin di Lasi Tuo, Sumatera Barat, dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau.

Sejak awal menjabat, Abdul Wahid dikenal kerap turun ke lapangan untuk membenahi infrastruktur jalan, pendidikan, pertanian, dan program pembangunan lainnya. 

Baca juga: PROFIL Abdul Wahid Gubernur Riau Terkena OTT KPK, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa

Abdul Wahid juga sempat menjadi sorotan publik setelah mewajibkan kendaraan perusahaan yang beroperasi di Riau menggunakan pelat nomor BM. 

Kebijakan itu muncul karena banyak kendaraan berat yang menjadi penyebab kerusakan jalan di Riau, sementara pajaknya dibayarkan ke luar daerah. 

Suami Henny Sasmita Wahid itu meminta perusahaan untuk memutasikan pelat nomor kendaraan ke BM agar pajak masuk ke kas daerah Riau dan dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita lainnya di Google News

Bergabung dan baca berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com

Sumber: Kompas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved