Cegah Keracunan MBG, 2 Siswi Cilacap Ciptakan "Ompreng" Kotak Makan Pintar Pendeteksi Makanan Basi

"Dari kejadian di berbagai tempat, tampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik. Sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi," ujar Dadan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir. 

Dia mencontohkan kondisi sejumlah SPPG di Bandung. 

Meski dapur SPPG setempat dinilai tertata baik, tetapi standar pencucian peralatan makan belum sesuai aturan. 

BGN sendiri telah meminta SPPG memperketat penggunaan air bersih untuk kebutuhan memasak maupun mencuci alat serta bahan makanan. 

"Kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon untuk memasak. Untuk mencuci, airnya perlu diberikan saringan," kata Dadan. 

Baca juga: Kronologi Wartawan Dicekik saat Liput Dugaan Keracunan MBG di SD Jakarta Timur

8 Masalah MBG 

Sebelum rapat kerja tersebut, Ombdusman Republik Indonesia mengungkap delapan masalah utama dari penyelenggaraan program MBG. 

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menjelaskan, delapan masalah utama ini ditemukan berdasarkan hasil kajian lembaganya. 

Berikut delapan masalah utama penyelenggaraan program MBG menurut Ombudsman RI: 

1. Kesenjangan yang lebar antara target dan realisasi capaian; 
2. Maraknya kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah; 
3. Permasalahan dalam penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan; 
4. Keterbatasan dan penataan sumber daya manusia, termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan; 
5. Ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar Acceptance Quality Limit (AQL) yang tegas; 
6. Penerapan standar pengolahan makanan yang belum konsisten, khususnya Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); 
7. Distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru di sekolah; serta 
8. Sistem pengawasan yang belum terintegrasi, masih bersifat reaktif, dan belum sepenuhnya berbasis data. 

"Delapan permasalahan tersebut menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik, bahkan telah memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat. Sehingga diperlukan langkah perbaikan yang cepat, terukur, dan transparan," ujar Yeka di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9/2025). 

"Agar tujuan utama program Makan Bergizi Gratis sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat tetap terjaga," sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banyak Kasus Keracunan MBG, Siswi SMA 2 Cilacap Ciptakan "Ompreng" Pendeteksi Makanan Basi"

Baca berita lainnya di Google News

Bergabung dan baca berita menarik lainnya di salurah WhatsApp Tribunsumsel.com