Prabowo Reshuffle Kabinet
Alasan Mahfud MD Tolak Tawaran jadi Menko Polkam Sebelum Pelantikan, Sebut Tak Etis Jika Masuk
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD sempat terima tawaran kembali menduduki kursi Menko Polhukam. Singgung Standar etik
Penulis: Aggi Suzatri | Editor: Weni Wahyuny
TRIBUNSUMSEL.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD mengaku sempat ditawarkan menduduki kursi Menko Polkam.
Tawaran itu datang dari seorang jenderal senior yang menghubunginya sehari sebelum pelantikan sejumlah nama untuk posisi di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
Mahfud MD sendiri menyinggung standar etik yang dipegangnya.
Baca juga: Mahfud MD Ditelepon Jenderal Senior Ditawari Kursi Menko Polkam Sebelum Pelantikan: Saya Gak Mungkin
Menurutnya, posisi Menko Polhukam seharusnya diduduki oleh nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Mahfud MD mengungkapkan saat itu dirinya tidak menjawab tawaran dari jenderal senior itu.
"Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak," ujar Mahfud dalam kanal youtube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
"Standar etik saya sudah diumumkan 22 April (2024) ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya 'Bapak mau masuk ndak?' Ini standar etik," sambungnya.
Mahfud merupakan lawan politiknya dengan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo.
Oleh karena itu, Mahfud MD tidak menjawab pertanyaan jenderal senior itu.
"Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya 'saya ingin masuk ke situ' tidak etis," tegas Mahfud.
"Saya bilang nanti adalah kita pikirkan gitu kan kabarnya kan masih akhir Oktober begitu ya," kata Mahfud MD.
Mahfud hanya memberikan jawaban yang mengambang karena tidak enak menolak tawaran itu.
Jika menolak, kata Mahfud, dirinya akan dicap sombong. Tetapi bila menerima dianggap tidak tahu diri.
Mahfud MD mengakui banyak menerima telepon dari awak media mengenai rumor menjabat sebagai Menkopolkam.
Tetapi, Mahfud mengaku akan menjawab kepada pihak yang berwenang.
Bahkan, ia mengaku ditanya hal yang sama saat menjadi narasumber di podcast Leon Hartono dan Deny Sumargo.
"Saya bilang saya gak tahu jawabannya karena tidak ada yang nawari. Jadi saya bilang, saya apapun yang saya jawab nanti kan orang ada yang suka ada yang gak oleh sebab itu saya akan jawab kepada yang menawari saja kan gitu kan," katanya.
Baca juga: Jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago Ungkap Pesan Prabowo: Gunakan Sisa Umur untuk Kepentingan Bangsa
Diketahui, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam dan melantik
Di malam sebelum pelantikan seorang jenderal senior yang tidak diungkapkan namanya menelepon Mahfud untuk memintanya ke Jakarta.
"Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman reshuffle, 'Pak Mahfud di mana?' 'saya di Yogya'. 'Ke sini (Jakarta)' katanya oleh sang jenderal,"
Mahfud pun mengungkap, ia akhirnya bertemu secara langsung dengan jenderal senior tersebut pada Selasa (9/9/2025) dan menawarkan kursi Menko Polkam.
"Dia bilang begini, 'Pak Mahfud, ini Menkopolkam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud'," imbuh Mahfud MD menirukan ucapan jenderal senior.
Mahfud MD mengatakan dirinya tetap bisa mengabdi kepada bangsa negara meskipun berada di luar pemerintahan.
Selain itu, Mahfud MD menuturkan bahwa pernyataan dirinya tetap menjadi rujukan meski ada di luar pemerintah.
"Nah, oleh sebab itu terpikir juga oleh saya daripada cuma ngomong doang di luar berilah warna sedikit itu terpikir tapi pada waktu itu belum diputuskan. Saya tidak akan menyampaikan ini sebelum berdiskusi dengan yang akan mengangkat saya mau disuruh apa. Kemampuan saya hanya ini. Kan mau saya begitu gitu," jelas Mahfud MD.
"Kalau saya tidak bisa melakukan itu ya saya gak usah kan gitu maunya selesai ya saya gak gak menjawab sampai akhirnya ada pelantikan. Nah itu aja kalau ceritanya saya ditawari itu benar benar adanya," imbuh Mahfud MD.
Sebagai informasi, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
Akhirnya pada Rabu (17/9/2025), Prabowo menunjuk dan melantik nama Djamari Chaniago untuk menjabat sebagai Menko Polkam.
Jejak Karier Djamari Chaniago
Purnawirawan TNI Angkatan Darat Djamari Chaniago, yang resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
Sebelum menjabat posisi ini, Djamari pernah duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP), lembaga yang pada 1998 mengeluarkan surat berisi pertimbangan pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI.
Dilansir dari Kompas.com, Rabu (17/9/2025), ia lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) pada 1971.
Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949 ini meniti karier di TNI AD sejak lulus dari Akademi Militer (AKABRI) pada tahun 1971, dan mengabdi selama lebih dari tiga dekade di kesatuan Infanteri, khususnya Baret Hijau Kostrad.
Saat menjadi DKP, dia pernah menangani kasus Prabowo Subianto dalam pelanggaran operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998.
Kala itu, DKP memutuskan untuk memecat Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1998.
Meski tergabung dalam DKP, hubungan Prabowo dan Djamari kembali dekat.
Baca juga: Jejak Karier Letjen Purn TNI Djamari Chaniago yang Dilantik Jadi Menko Polkam, Dulu Anggota DKP
Kariernya di TNI Angkatan Darat mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, hingga menjabat sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kostrad.
Djamari Chaniago juga pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Staf TNI AD dan Kepala Staf Umum TNI sebelum pensiun pada tahun 2004.
Di masa transisi politik Indonesia, Djamari sempat menjadi anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999).
Dilansir dari Wikipedia, setelah pensiun dari militer, Djamari tetap aktif dalam dunia sipil.
Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk memimpin komunitas motor besar (moge) di Sumatera Barat.
Djamari Chaniago juga menerima berbagai penghargaan atas pengabdiannya, seperti Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, serta medali dari PBB dan Malaysia.
Sebelum pensiun, pangkat terakhir Djamari adalah Letjen.
Orang kepercayaan Wiranto
Dikutip dari Kompas TV, Djamari pernah disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Jenderan TNI, Wiranto. Karena kedekatan itu, Djamari bisa menduduki jabatan sebagai Pangkostrad dalam waktu singkat.
Hal ini terjadi pada 1998 ketika Letjen TNI Jonny Lumintang menjabat sebagai Pangkostrad. Kala itu, Jonny baru menjabat sebagai Pangkostrad selama 17 jam.
Namun, jabatan itu tiba-tiba diberikan kepada Djamari. Selama menjadi Pangkostrad, Djamari dipercaya meredam situasi yang saat itu tengah memanas usai turunnya Presiden Soeharto pada 1998.
Pernah menjadi ketua klub moge
Setelah pensiun dari TNI, Djamari diketahui menjadi ketua klub motor gede (moge) Harley-Davidson.
Selain memimpin rombongannya touring, Djamari juga menjadi ketua Harley-Davidson Owner Group (HOG) Siliwangi Bandung Chapter Indonesia.
Rombongan yang dipimpinnya itu pernah tersandung kasus pengeroyokan terhadap 2 anggota TNI ketika melakukan touring dengan tujuan ke Sabang, Aceh pada 29 Oktober sampai dengan 8 November 2020.
Sebagai ketua rombongan, Djamari ingin permasalahan itu berakhir dengan cara damai.
Dia sempat menyampaikan permintaan maaf karena ulah sejumlah anggotanya.
Akan tetapi, Pangdam Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah tak terima dan memerintahkan anak buahnya untuk melaporkan tindak penganiayaan oleh klub motor Harley-Davidson itu ke polisi.
Akibatnya, sebanyak 5 anggota komunitas moge ditetapkan menjadi tersangka. Belasan unit moge Harley-Davidson juga disita.
Namun, karena peristiwa penganiayaan itu, touring HOG Siliwangi dihentikan.
(*)
Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
Mahfud MD Ditelepon Jenderal Senior Ditawari Kursi Menko Polkam Sebelum Pelantikan: Saya Gak Mungkin |
![]() |
---|
Sosok Dony Oskaria Ditunjuk Prabowo jadi Plt Menteri BUMN, Paman Nagita Slavina, Kekayaan Rp33,5 M |
![]() |
---|
RESMI, Prabowo Subianto Tunjuk Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN Pengganti Erick Thohir |
![]() |
---|
Analisa Rocky Gerung Soal Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora, Singgung Cara Awal Prabowo Mendepak |
![]() |
---|
Tangis AM Putranto Serahkan Jabatan ke M Qodari Kepala Staf Presiden Baru: Padahal Saya Tentara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.