Alasan Ahmad Sahroni Dimutasi dari Pimpinan Komisi III ke Anggota Komisi I usai Pernyataan "Tolol"

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Ahmad Sahroni dimutasi dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I DPR RI di tengah sejumlah ucapan kontroversinya belakangan ini.

Adapun posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem selanjutnya akan diduduki oleh Rusdi Masse Mappasessu, yang sebelumnya merupakan anggota Komisi IV DPR RI. 

Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Viktor Laiskodat beralasan, Ahmad Sahroni diganti karena Nasdem ingin memperkuat kinerja fraksi di DPR RI agar selaras dengan semangat restorasi Indonesia yang selalu digaungkan partainya. 

“Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” ujar Viktor, Jumat (29/8/2025). 

Viktor menekankan bahwa Komisi III DPR RI berperan vital dalam mengawasi kinerja institusi penegak hukum. 

Oleh karena itu, rotasi ini dilakukan untuk mempertegas agenda-agenda pengawasan dan legislasi di bidang hukum. 

“Rotasi ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem menghadirkan politik yang adaptif dan responsif,” ucap Viktor. 

Baca juga: Ahmad Sahroni Dimutasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Kini Jabat Angota Komisi I DPR

Viktor menambahkan, semangat restorasi yang diusung partainya menekankan bahwa penugasan kader tidak sekadar kebutuhan internal, tetapi menyesuaikan perkembangan tantangan zaman. 

“Dengan mengusung semangat restorasi, partai menekankan bahwa setiap kader ditempatkan bukan hanya berdasarkan kebutuhan internal, tetapi juga demi menjawab tantangan kebangsaan yang terus berkembang," pungkasnya. 

Sahroni sempat tuai kontroversi 

Sebagai informasi, rotasi penugasan ini terjadi setelah sebelumnya Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menuai kontroversi saat merespons kritik publik yang mendesak agar DPR dibubarkan. 

Desakan itu mencuat seiring munculnya rincian gaji dan penghasilan anggota DPR yang dinilai fantastis hingga Rp230 juta, namun dinilai tak diimbangi dengan kinerja anggota DPR. 

Di sisi lain, adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit di masyarakat dianggap tidak pantas. 

Ahmad Sahroni lalu merespons desakan pembubaran DPR RI itu saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025). 

Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. 

Ia bahkan menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol. 

Baca juga: Sosok Ferry Irwandi Tak Takut Dipenjara Tantang Ahmad Sahroni Bertemu, Sebut Pemicu Kekacauan Demo

Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencaci maki, dan mengeluh. 

Hanya saja, harus punya adat istiadat dan sopan santun dalam menyampaikan kritik. 

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025). 

Setelah itu, Ahmad Sahroni pun mengklarifikasi dan membantah dirinya bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. 

Dia bahkan mengeklaim, pernyataan "orang tolol sedunia" yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. 

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/8/2025). 

“Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” imbuh dia. 

Baca juga: Pekerjaan Mentereng Salsa Erwina Berani Tantang Ahmad Sahroni Debat Terbuka, Tinggal di Denmark

Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. 

Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. 

“Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelaskan bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis,” tutur Sahroni. 

“Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan NasDem Ganti Ahmad Sahroni dari Kursi Pimpinan Komisi III DPR"

Baca berita lainnya di Google News

Bergabung dan baca berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com