Profil Budiman Sujatmiko, Eks Aktivis yang Disebut Pengkhianat Saat Diskusi Mahasiswa UGM

Semasa kuliah, dia juga terlibat dalam pemberdayaan politik, organisasi, serta ekonomi para petani dan buruh di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Namun, Budiman tidak dapat menyelesaikan pendidikan di universitas tersebut.

Budiman kemudian menerjunkan diri sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi, dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Baca juga: 5 Tuntutan Aksi Menuju Indonesia Bangkrut Mahasiswa di Bundaran HI, Setop MBG Hingga Turunkan BBM

Pada masa Orde Baru, dia dituduh mendalangi gerakan yang menentang pemerintah.

Budiman menjadi salah satu tokoh reformasi dengan mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Peristiwa yang dikenal sebagai Kudatuli (kerusuhan 27 Juli) itu menewaskan setidaknya lima orang dan mengakibatkan ratusan orang luka-luka.

Kerusuhan Kudatuli terjadi akibat pendukung PDI kubu Soerjadi menolak keputusan Kongres Jakarta yang memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI.

Atas insiden itu, rezim Orde Baru menyebut PRD berada di balik Kudatuli dan dinilai melawan Orde Baru.

Akibatnya, sejumlah aktivis PRD ditangkap, termasuk Budiman Sudjatmiko.

Pada 1997, dia divonis penjara 13 tahun karena dianggap menjadi aktor intelektual Kudatuli.

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kemudian memberinya amnesti pada Desember 1999.

Di satu sisi, pada periode 2009–2019, Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII dan duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria serta merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa.

Budiman resmi dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai kader partai, buntut dukungannya ke Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Dia bahkan menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Surat pemecatan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto pada Kamis, 24 Agustus 2023 lalu.