Dirut BPJS Kesehatan Tantang Anggota DPR RI Terkait Tangani Data PBI, 'Kalau Bisa Kerja, Saya Gaji'

Ringkasan Berita:

• Rapat Komisi IX DPR memanas ketika Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menanggapi kritik soal PBI nonaktif dengan pernyataan keras kepada anggota DPR Zainul Munasichin.
• Permasalahan muncul karena Kemensos terlalu cepat menonaktifkan 11 juta PBI, sehingga BPJS kesulitan memilah data peserta berpenyakit katastropik.
• Akhirnya DPR memutuskan penonaktifan PBI ditunda tiga bulan, sementara 102.921 peserta berpenyakit katastropik sudah bisa kembali berobat gratis.

 

 

TRIBUNSUMSEL.COM -- Ketegangan mewarnai rapat Komisi IX DPR ketika Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menanggapi kritik soal PBI nonaktif dengan pernyataan menohok

“Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji. Bapak minta berapa?” ujarnya kepada Anggota DPR Zainul Munasichin yang membuat suasana sidang di Senayan memanas pada Rabu (11/2/2026).

Diketahui DPR RI dan BPJS serta kementerian kesehatna tengah membahas data PBI nonaktif yang merepotkan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dengan penyakit berat yang hendak berobat ke rumah sakit secara gratis, mulai 1 Februari lalu. 

Dari 11 juta PBI yang dinonaktifkan, ada 120.000 PBI nonaktif berpenyakit katastropik (penyakit berat yang butuh penanganan medis khusus). 

 Mensos menyebut jumlahnya 106.000 PBI setelah data diverifikasi. 

BPJS Kesehatan menyebut jumlah akhir PBI nonaktif itu menjadi 102.921 peserta.

Awalnya, Anggota DPR dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, mempertanyakan kinerja BPJS Kesehatan yang tidak segera memilah data jumlah peserta nonaktif berpenyakit katastropik dari 11 juta PBI yang dinonaktifkan.

 “Ke depan kita minta BPJS tidak hanya pasif apa adanya menerima data penonaktifan dari Kemensos,” kata Zainul.

Zainul menyayangkan BPJS Kesehatan yang tidak memberi masukan ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahwa dari 11 juta PBI nonaktif itu ada 120.000 pasien katastropik.

Ali Ghufron bereaksi. Dia menegaskan tidak diam melihat masalah PBI yang dinonaktifkan itu.

 “BPJS diam, begitu? Enggak. Kerja, Pak,” kata Ali.

Soroti Kemensos terlalu cepat

Rapat memanas. Ali menjelaskan bahwa permasalahan ini muncul karena pihak Kementerian Sosial (Kemensos) terlalu cepat mengeksekusi kebijakan penonaktifan 11 juta PBI di seluruh Indonesia, tanpa BPJS Kesehatan bisa memilah-milah data terlebih dahulu.