Link PDF Format Surat Pernyataan 18 Poin PPPK KemenHAM 2026 Beserta Format Surat Lamaran

TRIBUNSUMSEL.COM - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026. Sebanyak 500 formasi untuk lulusan S1 dari berbagai jurusan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebelum mendaftar secara daring melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id, pelamar diwajibkan menyiapkan dokumen penting. 

Di antaranya yakni surat lamaran dan surat pernyataan yang dilengkapi materai tempel atau e-meterai Rp10.000. . 

Kedua dokumen ini dapat diunduh dalam format PDF melalui laman resmi KemenHAM dan harus diunggah dalam bentuk scan berwarna.

Semua dokumen harus diunggah dalam format PDF dan dijadikan satu file jika berasal dari beberapa instansi.

• Link PDF >>> Format Surat Lamaran PPPK KemenHAM 2026
• Link PDF >>> Format Surat Pernyataan PPPK KemenHAM 2026

Contoh Format Surat Lamaran PPPK KemenHAM 2026

(Tempat & tanggal sesuai pada saat pelamar pendaftaran instansi di portal SSCASN)

Yth. Menteri Hak Asasi Manusia RI
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .................................................................
Tempat/Tanggal Lahir : .................................................................
Jenis Kelamin : Pria / Wanita *)
Pendidikan : ................................................................. (sesuai dengan pendidikan yang diisi)
Jabatan yang dilamar : .................................................................
Unit Kerja : Pusat / Kanwil *) (sesuai dengan jabatan yang dilamar)
Alamat : .................................................................
Nomor telepon/HP : .................................................................
Alamat e-mail : .................................................................

Dengan ini menyampaikan surat lamaran dan dokumen persyaratan agar dapat diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

Surat lamaran yang diketik dan ditujukan kepada Menteri Hak Asasi Manusia di Jakarta, bermaterai Rp10.000 dan telah ditandatangani.

Surat Pernyataan 10 (sepuluh) poin dibuat di atas e-materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam.

Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) instansi yang berwenang.

Pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah.

Ijazah *)