Qodari Tegaskan Program MBG Tak Bisa Dihentikan Meski Diprotes Mahasiswa UGM, Ini Alasannya

Ringkasan Berita:

• Muhammad Qodari, pasang badan membela sejumlah pejabat negara menyusul insiden pembubaran diskusi oleh massa mahasiswa di UGM.
• Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh menyasar Nusron Wahid, dan Sudaryono.
• Qodari menyayangkan sikap anarkis kelompok mahasiswa yang memaksakan kehendak dan menolak dialog.

TRIBUNSUMSEL.COM - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dihentikan meski mendapat penolakan dari sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pernyataan itu disampaikan Qodari merespons aksi protes mahasiswa yang membubarkan diskusi bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam.

Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa menyuarakan kritik terhadap pemerintah, termasuk tuntutan agar Program Makan Bergizi Gratis dihentikan.

Menurut Qodari, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari janji kampanye saat Pemilihan Presiden 2024.

"Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," kata Qodari, Rabu (17/6/2026).

Qodari menjelaskan, program tersebut lahir dari komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Karena itu, ia menilai tuntutan penghentian MBG bertentangan dengan mandat yang diberikan pemilih kepada Prabowo dalam pemilu.

Menurut dia, masyarakat memilih Prabowo tidak hanya sebagai sosok presiden, tetapi juga menyetujui visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan selama masa kampanye.

"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," ujarnya.

Qodari menilai perbedaan pandangan dalam demokrasi seharusnya disampaikan melalui dialog, bukan dengan membubarkan forum diskusi.

Ia mengatakan pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa.

"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya," kata Qodari.

Diketahui, aksi protes mahasiswa terjadi saat diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Situasi sempat memanas hingga terjadi aksi saling lempar botol plastik antara peserta yang terlibat dalam kericuhan.

Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai tidak responsif terhadap kritik publik dan gagal menjalankan nilai-nilai Pancasila secara konsisten.

Framing soal etika