TRIBUNSUMSEL.COM - Alasan 72 siswa di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu mendadak diberhentikan setelah sebulan menjalani proses belajar.

Alasan pemberhentian tersebut adalah karena para siswa tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi syarat utama pencatatan siswa.

Kondisi ini menimbulkan gejolak di kalangan orangtua. 

Pada Rabu (21/8/2025), sebanyak 42 wali murid mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu untuk meminta kejelasan. 

Sementara itu, 30 siswa lain memilih mencari sekolah lain yang masih memiliki kuota penerimaan. 

Dari total tersebut, 42 siswa tetap bertahan di SMAN 5 meskipun status mereka belum jelas.

Keputusan ini menimbulkan keprihatinan di kalangan wali murid, yang menilai SMAN 5 Bengkulu salah satu sekolah favorit. 

Tak sedikit yang menangis ketika menceritakan kondisi anaknya. 

"Anak saya down, dia nangis sepanjang hari, malu bercampur sedih," kata seorang ibu saat mengadu ke anggota DPRD, Rabu (20/8/2025).

Baca juga: Tangis Pilu 72 Siswa SMAN 5 Bengkulu Diberhentikan setelah Sebulan Sekolah, Ada yang Jatuh Sakit

Seorang wali murid lainnya bahkan mengungkapkan bahwa anaknya jatuh sakit akibat stres.

"Anak kami sakit, saya juga sakit. Psikis anak saya terkena juga sejak mengetahui ia ternyata tidak terdaftar," ucapnya. Para orangtua mendesak agar pihak sekolah bertanggung jawab dan mengambil langkah kebijakan. 

"Kami mohon kebijakan. Kami mohon pihak sekolah bertanggung jawab," ujar salah satu wali murid penuh harap.

Penjelasan Kepala SMAN 5 Bengkulu 

Sementara, Kepala SMAN 5 Bengkulu, Bihan, menjelaskan bahwa keputusan tersebut mengacu pada aturan penerimaan siswa baru sesuai Permendikdasmen dan Pergub. Jalur penerimaan dibagi menjadi empat kategori: prestasi akademik/nonakademik, afirmasi, pindah tugas orangtua, dan domisili. 

"Berdasarkan itulah kami melakukan seleksi siswa baru," katanya.

SMAN 5 memiliki 12 ruang kelas untuk siswa kelas I, dengan kapasitas maksimal 36 orang per kelas. 

Namun, hasil pengecekan pada 21 Juli menemukan setiap kelas terisi hingga 43 murid. 

"Saya temukan harusnya satu ruang belajar 36 murid, ternyata ada 43 murid tiap kelas," jelas Bihan. 

Salahkan Operator dan Warga Bihan menilai permasalahan terjadi karena banyak masyarakat yang langsung menemui operator penerimaan. Menurutnya, hal itu membuat jumlah siswa membengkak di luar aturan. 

"Kesalahannya terletak pada berbondong-bondongnya masyarakat menemui operator. Saya sudah ingatkan operator untuk tidak menambah calon siswa, namun itu masih dilanggar," ujarnya dalam rapat bersama orangtua, DPRD, dan Pemprov Bengkulu. 

Meski begitu, Bihan membantah mengetahui adanya dugaan permainan uang dalam penerimaan siswa baru. 

"Enggak tahu saya kalau ada permainan uang," tegasnya.

Hingga kini, belum ada kepastian solusi bagi 72 siswa yang sudah terlanjur belajar namun tak tercatat dalam Dapodik. 

Para orangtua berharap pemerintah daerah dan pihak sekolah segera mengambil langkah agar anak-anak mereka bisa kembali belajar tanpa beban.

Nasib 42 Siswa

Selain itu, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu bersama pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) membentuk tim khusus untuk menempatkan 42 siswa yang menjadi korban carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 5 Kota Bengkulu.

Tim ini diharapkan dapat memastikan seluruh siswa tetap bersekolah tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu bersama pihak terkait sepakat membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut.

Hal ini terungkap usai rapat konsolidasi tertutup dengan pihak sekolah dan Dikbud Provinsi Bengkulu, yang juga diikuti oleh wali murid 42 siswa, Rabu (20/8/2025).

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti, mengatakan tim ini terdiri dari perwakilan berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih adil.

"Tim ini kita bentuk dengan komposisi 2 orang dari Komisi IV, 2 orang dari wali murid, 2 orang dari Dinas Pendidikan, dan 2 orang dari pihak sekolah," kata Sri Astuti.

Menurutnya, tim tersebut akan bekerja dengan mendata alamat para siswa dan mencarikan sekolah terdekat yang masih memiliki kuota.

"Misalnya kalau rumahnya dekat SMA 8 tapi sudah penuh, maka bisa diarahkan ke sekolah lain seperti SMA 9 yang kuotanya masih tersedia. Itu solusi yang paling realistis," jelasnya.

Sri menambahkan, keterlibatan wali murid dalam tim ini penting agar prosesnya transparan dan bisa diterima semua pihak.

Selain itu, keputusan penempatan siswa tetap harus menyesuaikan dengan sistem Dapodik yang dikelola pusat.

"Nomor induk siswa sudah tercatat di Dapodik, jadi tidak bisa sembarangan dipindahkan. Dengan adanya tim ini, kita berharap semua siswa tetap bisa bersekolah tanpa melanggar aturan yang ada," tegasnya.

Dari rapat bersama tersebut, dipastikan hanya 42 siswa yang menjadi fokus penanganan. 

Komisi IV DPRD Bengkulu bersama Dikbud berkomitmen menuntaskan persoalan ini dalam waktu dekat melalui kerja tim yang sudah dibentuk.

Sebagai informasi, hearing atau rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dimulai pukul 10.00 WIB dan dibagi dalam dua sesi.

Pada sesi pertama, hadir 42 wali murid yang anaknya tidak masuk dalam daftar Dapodik, pihak sekolah, Dikbud Provinsi Bengkulu, serta Komisi IV DPRD. Hearing ini berlangsung hingga pukul 14.00 WIB.

Rapat kemudian dilanjutkan pada sesi kedua tanpa kehadiran wali murid, hanya melibatkan pihak Dikbud, sekolah, dan anggota Komisi IV, mulai pukul 14.30 WIB hingga sore.

Sesi kedua lebih difokuskan pada pencarian jalan tengah, termasuk opsi menempatkan para siswa yang belum terdaftar di sekolah terdekat agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan 72 Siswa SMAN 5 Bengkulu Tiba-tiba Dikeluarkan, Kepsek Salahkan Warga dan Operator"