"Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu menyebut, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima bersih anggota DPR sekitar Rp 69 juta hingga Rp 70 juta. 

Jumlah ini masih di luar tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan.

Adapun tunjangan perumahan diberikan setelah anggota DPR tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas dari negara. 

"Gaji oh ya di luar perumahan. Gaji itu kan gaji itu di luar perumahan kalau enggak salah ada tunjangan beras, tunjangan apa lagi ya, banyak tunjangan kesehatan, tunjangan-tunjangan apa lah, tapi di luar tunjangan rumah. Itu sekitar Rp 70 juta per bulan," ucap Adies.

Pernyataan Adies Kadier ini senada dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Rekam Jejak 

Rekam jejak Adies Kadir pun kian disorot.

Adies memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014.

Pada Pilkada Surabaya 2010, dia mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota bersama Arif Afandi, tetapi kalah dari pasangan Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono.

Setelah itu, Adies dipercaya menjadi anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Di Komisi IX DPR RI, Adies menangani bidang ketenagakerjaan, kependudukan, dan kesehatan. 

Namun, pada 2015, alumni  Universitas Wijaya Kusuma ini kembali ke Komisi III, yang fokus pada bidang hukum dan keamanan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pada November 2015, Adies dimutasi menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Budi Supriyanto. 

Di tahun berikutnya, ia juga ditugaskan sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPR RI.