TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Walikota Palembang Ratu Dewa mengaku kesal dan geram terhadap kerja jajarannya, yang selama ini bekerja belum serius dalam mengamankan icon pariwisata Palembang yaitu Benteng Kuto Besak (BKB), sehingga masih terjadi pemalakan atau juru parkir (Jukir) liar yang mengutip uang parkir tidak sesuai kepada masyarakat yang berkunjung. 

Menurut Dewa, ia dan Wakil Walikota Palembang, Prima Salam sudah menginstruksikan jajarannya untuk parkir di kawasan BKB dan titik lainnya, dengan sistem parkir online. 

Dimana masalah pungutan liar parkir yang kembali viral baru- baru ini, dirinya sudah meminta OPD terkait, baik Dinas Perhubungan, Sat Pol PP dan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk bisa mengantisipasi hal serupa tidak terjadi. 

"Parkir di BKB sudah viral kenapa viral karena saat kejadian kita begawe (bekerja) setengah- tengah, dan ini sudah saya bilang berulang kali ke jajaran diawasi nian jangan ada yang main- main. Kalau soal jukir Kadishub harus tegas dilapangan tapi kalau ngango- ngango, dak di toleh uwong dan ini terulang terulang lagi, kan malu dan tercoreng Palembang," kesal Dewa. 

Pengamanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) juga harus dioptimalkan kedepan, yang selama ini dikatakan sudah bekerja maksimal nyatanya masih kecolongan di lapangan.

"Sat Pol PP katanya jaga, ada tim patroli cak mana, yang halo- halo itu dioptimalkan, kominfo berfungsi nian dak CCTV disitu. Padahal kita sudah buat posko  sudah bagus, eh muncul lagi dan ini sudah berulang-ulang. Kedepan kami berdua (Wako dan Wakil Wako) sudah komitmen, jangan terulang lagi, pertaruhannya adalah jabatan kalian (kepala OPD) , " tegasnya. 

Baca juga: Marak Jukir Ilegal, Asita Sumsel Berharap BKB Palembang Harus Dibuat Nyaman Karena Banyak Wisatawan

Baca juga: Palembang Jadi Tuan Rumah Swarna Songket Nusantara, Digelar 1-5 Agustus 2025 di BKB

Dalam pengamanan BKB, ia sudah memiliki rencana mengingat BKB juga ada pesonil dari TNI, maka akan dilibatkan dengan kerjasama yang sesuai aturan. Seperti dengan mengerahkan pasukan TNI berkuda yang ada di luar negeri. 

"Ya, bila perlu gandeng TNI, Polri biar aman dan ada kepastian warga luar Palembang yang mau datang ke BKB, berfoto- foto, jadi ada nilai jual, tapi kalau berulang-ulang bagaimana," jelasnya, seraya hal negatif tidak terulang kembali. 

Disisi lain, agar warga nyaman memarkirkan kendaraannya pihaknya sudah meminta Kadishub Palembang, untuk menertibkan Jukir yang ada, dan menerapkan sistem parkir online, sehingga retribusi jelas masuk ke kas daerah. 

"Termasuk tempat parkir, kami sudah bilang dan tegaskan silahkan diputuskan pengelola yang kemarin, dan diadakan dengan parkir online agar dak katek cuk- cuk kesana kesini, dan kami sudah minta segera itu dilakukan pak Dishub Palembang, " benernya. 

Dewa pun memastikan, jika ada oknum ASN/ PPPK yang kedepan melakukan Pungli dari parkir ataupun mengutip iuran dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak sesuai aturan, maka akan ditindak tegas. 

Ia mencintohkan seperti di Kambang Iwak yang saat ini krodir baik PKL dan parkirnya, dan ia sudah meminta dibuat regulasinya apa perlu, Perda, Perwali atau SK. 

Dengan aturan yang jelas, diungkapkan Dekat, maka para PKL tidak semerawut dan parkirnya tidak menghalangi pengendara yang melintas. 

"Ini saya lihat krodit dan jalannya sempit, karena oknum petugas masuk angin dan PKL ngasih duit dan duitnya dak keruan arah. Sehingga ini harus dipertegas bila perlu ada aturan jelas PKL tidak boleh ada pungutan liar kesana kesini itu tidak boleh. Kalau sudah ada rujukan regulasinya jadi enak, pasti kalau terjadi bisa ditelusuri baleknya kesini dan sebagainya," tandas Dewa.

Namun, jika mau narik retribusi untuk PKL harus diformalkan,  baik melalui Perda atau perwali. 

"Tapi kalau tidak ada jangan coba- coba petugas Dishub, Pol PP untuk ngambil atau mungut ke PKL dipastikan keno (sanksi)," pungkas Dewa. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com