Adapun transkip nilai di dua tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

"Saya lihat di dalam transkrip nilai itu juga yang ditampilkan Bareskrim, IPK-nya itu nggak sampai dua kan."

"Kalau sistemnya benar, dia tidak lulus atau di-DO (drop out) istilahnya. Hanya boleh sampai sarjana muda," jelas Sofian.

Jadi, menurut dia, Jokowi tidak mungkin bisa melanjutkan ke jenjang S1 dengan nilai tersebut.

Sehingga, saat beredar skripsi Jokowi, Sofian pun merasa heran.

Ia pun melakukan pendalaman dan menemukan, skripsi itu memang dibuat, tapi tidak pernah diujikan.

Bahkan, isi skripsi itu adalah pernyataan pidato seorang dekan di UGM.

"Jadi (karena nilainya tidak memenuhi) dia belum memenuhi persyaratan melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi."

"Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Prof Sunardi, salah satu dekan setelah Pak Soemitro. Tidak pernah lulus. Tidak pernah diujikan. Lembar pengesahannya kosong," tegas Sofian.

Sofian juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar itu

"Saya tanya ke petugasnya, 'Mbak, ini kok kosong?'."

"Dia bilang 'iya, Pak, itu sebenarnya nggak diuji. Nggak ada nilainya. Makanya nggak ada tanggal, nggak ada tanda tangan dosen penguji'," sebutnya

Berpijak pada informasi "orang dalam" ini, Sofian memastikan Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1.

"Kalau dia mengatakan punya ijazah BsC (sarjana muda) mungkin betul lah. Kalau yang ijazah sarjana, nggak punya dia," kata Sofian.

Kini, Prof Sofian tiba-tiba menarik seluruh pernyataannya di media sosial tentang pernyataannya itu.