"Saya di bulan Juni Juli dan seterusnya akan melakukan pembinaan preman-preman yang biasa bikin onar, akan kami masukkan ke barak militer untuk mendapat pendidikan dan dikoneksikan dengan pembangunan,” kata Dedi Mulyadi.

Pemerintah akan memberikan solusi dengan mengarahkan keluarga tersebut untuk bekerja sebagai kuli infrastruktur pembangunan.

Mereka akan menerima upah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

"Mereka akan bekerja di pembangunan-pembangunan yang hari ini digerakkan oleh pemprov Jabar, bangun jalan, bangun irigasi, bangun jembatan, bangun sekolah, dan banyak lagi, 

Mereka adalah upaya untuk sadar bahwa meraih uang harus dilakukan dengan cara berkeringat, tidak boleh hanya hidup dengan mudah dari kesulitan orang lain," tandas Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebut tak hanya mengirimkan siswa bermasalah saja ke barak militer, ia juga ingin mengirimkan siswa-siswa SMA terbaik untuk jalani pelatihan militer di Barak TNI.

Selain para pelajar, Dedi juga mengatakan bahwa program pendidikan militer juga akan menyasar pegawai Pemprov Jabar yang malas dan sering bolos.

Kritik dari Komnas HAM, DPR dan KPAI

Komnas HAM sebelumnya meminta agar program pembinaan di barak militer ini ditinjau ulang.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut, urusan edukasi untuk warga sipil bukanlah bagian dari kewenangan militer.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” ujar Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menilai, kunjungan siswa ke barak TNI sah-sah saja bila tujuannya untuk edukasi karier, seperti mengenal tugas-tugas tentara.

Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Minta Hentikan Pendidikan Siswa di Barak Militer

Namun, jika anak-anak dilatih dengan metode militer, itu menjadi persoalan lain.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana.

Politikus PDI-P ini menilai pendekatan militeristik bukan solusi utama untuk menangani siswa bermasalah.