Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Viral video di media sosial (medsos) menampilkan kerusuhan warga di Kompleks Somerset East Perumahan Citra Grand City (CGC) Palembang.
Diketahui video itu beredar sebagai bentuk protes penduduk karena pro kontra biaya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
Video berdurasi sekitar 20 detik yang diunggah instagram @apokabarpalembang.id itu menunjukan reaksi warga yang menutup pintu keluar kompleks.
Sejumlah mobil berwarna hitam terlihat melintang menutupi akses jalan keluar masuk cluster sehingga membuat kendaraan penghuni lainnya yang akan masuk tidak bisa melintas sehingga menimbulkan kemacetan.
Direktur PT Cipta Arsi Griya (CAG) selaku pengembang perumahan Citra Grand City (CGC) Palembang, Danny Chandra Wijaya mengatakan, peristiwa keributan itu karena perseteruan IPL yang telah ditetapkan untuk menjaga lingkungan sekitar.
Sebelumnya, warga yang telah memiliki tempat tinggal sudah ada perjanjian ketika jual beli properti. Yakni, pengelola perumahan memberikan pelayanan terhadap beberapa fasilitas meliputi kebersihan lingkungan, keamanan, pengangkutan sampah dan perawatan tanaman.
Perumahan CGC itu konsepnya terkelola dibidang keamanan dan kebersihan lingkungan atau kawasan sehingga diadakan uang Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang disepakati oleh warga itu sendiri dan tertuang dalam surat perjanjian pengikatan jual beli (SPPJB) dan berlaku selamanya.
Kemudian dengan adanya layanan itu, warga diwajibkan membayar IPL dengan tagihan berbeda-beda, sesuai luas lahan dan tipe perumahan. Berdasarkan biaya itu, warga dijanjikan menerima lingkungan bersih dan terawat.
Maka untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban dibuat perjanjian IPL. Sejak awal perumahan ini, sudah 15 tahun pengelolaan CGC belum ada kenaikan (IPL), maka ada antisipasi naik (IPL) 10 persen dan masyarakat kompleks mayoritas setuju.
"Kenaikan biaya IPL ini karena adanya kenaikan UMR juga yang terus naik sehingga gaji pegawai yang mengerjakan IPL juga bakal ikut naik," ujar Danny Chandra disela konferensi pres, Senin (17/2/2025).
Namun memang kata dia, dalam penerapannya ada pro dan kontra. Pengembang pun untuk menyelesaikan masalah itu, memberikan solusi. Apabila warga tidak setuju dengan biaya itu, bisa mengajukan ke pengembang dengan alasan valid.
Sementara itu terkait fasilitas umum yang belum diserahkan ke Pemkot, Danny mengatakan memang sudah berencana akan menyerah Pasilitas Sarana Utilitas Umum (PSU) ke Pemkot khawatir jika diserahkan nanti pengelolaan PSU tidak lagi terawat.
Padahal selama ini perumahan ini menyiapkan hunian beserta fasilitas lingkungan yang nyaman dan bersih, sebab kami ingin tetap mempertahankan PSU dan fasilitas itu sehingga penghuni nyaman dan aman.
"Bukan tidak mau menyerahkan PSU tapi sudah ada niatnya, masih disusun. Tapi jika nanti juga PSU diserahkan ke Pemkot, kami tetap akan mengusulkan agar ada IPL untuk menjamin PSU tetap baik karena fasilitas yang akan dijaga ini luas dari patung kuda hingga pintu keluar belakang sejauh 7 KM, beserta taman, jalan dan lainnya," ujar Danny.
Sementara terkait fasilitas yang dituntut penghuni yakni rumah sakit, pemakaman, dan fasum lainnya masih berproses.
"Klinik akan diresmikan Maret, pemakaman sudah kita siapkan 5-10 hektare namun masih on going," ujarnya.
Sementara itu salah satu warga yang protes Toyeb Prakembang yang juga anggota DPRD Sumsel mengatakan, dia protes karena sebagai wakil rakyat melihat ketidakadilan yang terjadi.
Tidak adanya transparansi dana yang dikelola untuk IPL dan juga tiba-tiba iuran IPL naik beserta beban pajak ditanggung warga tanpa rapat dan pemberitahuan lebih dulu.
Semestinya kata dia, pengembang dan pengusaha properti yang menanggung pajak tersebut. Menurutnya, peningkatan tagihan IPL tak sebanding dengan fasilitas yang mereka dapatkan saat masih dikelola oleh Ciputra.
"Saya tinggal di sini dari rumah masih sedikit atau warga pertama-tama tinggal di sini, dulu semua layanan bagus atau pengelolaan IPL sesuai peruntukan, tapi kini tidak bagus banyak yang abai," ujarnya.
Dia mengaku siap jika dilaporkan pengelola karena dia memperjuangkan suara warga yang dizolimi pengembang.
Bahkan katanya, dalam proses pengelolaan, ada peralihan dari perumahan milik Ciputra kini justru milik (CAG).(tnf)