Kebijakan itu dibuat agar sekolah-sekolah membuat kegiatan pesantren kilat dan kegiatan untuk belajar agama Islam.

Menuai Pro Kontra

Wacana libur sekolah satu bulan penuh selama Ramadan 2025 beredar di media sosial di penghujung 2024. Wacana ini kemudian direspons Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di Pondok Pesantren itu libur," ujar Nasaruddin, Senin (30/12).

Saat itu, Nasaruddin mengatakan libur sebulan pada Ramadan sedang diwacanakan pada sekolah selain madrasah dan pesantren.

"Tetapi, sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan," katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir mengatakan akan mendukung segala keputusan pemerintah terkait libur sekolah Ramadan 2025.

"Setuju, setuju. Tapi poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan dijadikan arena untuk mendidik akhlak, mendidik budi pekerti, mendidik karakter," ucapnya.

Baca juga: Pro Kontra di Kalangan Orang Tua Siswa soal Wacana Sekolah Libur Panjang selama Ramadan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menolak jika kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan selama Ramadan.

Ia menilai kebijakan itu tidak perlu dilakukan karena belum jelas konsepnya.

Muhaimin berpendapat agar puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

"Tidak perlu (libur), tetap saja jalan, puasa tidak menghentikan semua (kegiatan)," ujar Muhaimin, Sabtu (11/1/2025).

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf meminta libur sekolah sebulan penuh selama Ramadan dipertimbangkan matang dengan memperhatikan nasib anak-anak non-muslim.

"Kami setuju saja, asal ada konstruksi yang jelas mengenai anak-anak sekolah ini kemudian diarahkan untuk berkegiatan apa?" kata Yahya.

"Termasuk anak-anak yang non-muslim. Anak sekolah tidak semuanya muslim. Dan non-muslim juga diliburkan. Lalu disuruh apa? Nah itu yang penting dibahas di situnya itu," imbuhnya.

(*)