TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Penyerahan Seragam Linmas Kepala Desa. 

Kegian ini digelar guna mendukung terwujudnya pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka diperlukan netralitas kepala desa dan perangkat desa.

Bertempat di Balai Rakyat Setda OKU Timur, pembinaan ini dibuka langsung oleh Pjs Bupati OKU Timur Prof Dr HM Edwar Juliartha SSos MM.

Pjs Bupati OKU Timur Prof Dr HM Edwar Juliartha SSos MM mengatakan, bahwa ia juga mendapatkan tugas untuk menjaga kondusifitas daerah. Jangan sampai ada kejadian luar biasa yang membuat daerah tidak kondusif. 

"Sehingga pesan saya terhadap pemerintah desa mampu menjadi pengayom masyarakat agar menjadi kondusif. Jangan mematik menjadikan daerah OKU Timur ini tidak kondsusif jadi Kades maupun perangkat desa harus menerapkan netralitas dalam Pilkada 2024," katanya, Selasa (05/11/2024).

Lebih lanjut ia menyampaikan, jangan menjadi bagian timses, jangan menjadi bagian dari kontestasi harus netral. 

"Netral itu tidak mengajak untuk memilih salah satu paslon atau secara terbuka mengajak memilih salah tau calon. Maupun sebaliknya menghambat calon lainnya untuk kampaye," ujarnya. 

Lanjut kata dia, Kades tentu punya orientasi siapa nanti yang akan dipilih. Namun simpanlan pilihan itu untuk bapak ibu.

"Jangan sampai masuk ke ranah yang disebut tidak netral. Saya tidak mau mendengar ada kades yang diperiksa Bawaslu, Gakumdu akibat tidak netral," bebernya.

Menjelang Pilkada yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 ini, Prof Edwar juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan.

"Saya berharap, kita tidak golput, kita sukseskan dalam pelaksanaan pesta demokrasi," ujarnya. 

Prof Edwar menyampaikan pentingnya public service delivery. Dikatakannya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam hal itu.

Pertama, layananan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, baik dalam rangka layanan reguler maupun terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

"Lalu yang kedua, kondusifitas, jangan menjadi pematik untuk kemudian daerah kita tidak kondusif dan ketiga netralitas untuk terus dijaga," jelasnya.

Di hadapan para Kades dan Lurah, Prof Edwar meyakini bahwa mereka akan mampu menjalankan terkait 3 hal tersebut.