TRIBUNSUMSEL.COM -- Ono Surono angkat bicara terkait batalnya pencalonan dirinya dengan Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024.

Melansir dari Tribunjabar.com, Jumat (30/8/2024) Ono Surono menjelaskan jika awalnya Anies Baswedan sempat menyetujui untuk maju di pemilihan gubernur Jawa Bart lewat PDIP.

Namun di hari terakhir pendaftaran, Anies Baswedan berubah dengan menolak untuk maju.

“Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PDIP Perjuangan untuk maju di Jawa Barat,” kata Ono.

Ono secara blak-blakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024.

“Ya, ada penjegalan. Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI dan ini juga terjadi di Jawa Barat teman-teman bisa menafsirkan sendiri dan bentuknya seperti apa,” kata dia. 

Ono menyebut, upaya penjegalan tersebut dilakukan oleh sekelompok yang menjegal PDIP dalam mencalonkan Anies.

"Mulyono dan Geng," katanya.

“Tapi fakta itu (dijegal) yang kita alami bersama,” ujarnya. 

Ono secara tegas meminta Mulyono jangan cawe-cawe di Pilkada. 

“Mulyono jangan cawe-cawe lagi di Pilkada, biarkan rakyat mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya,” kata Ono.

Alasan Anies Baswedan Tak Maju di Pilkada Jabar

Anies Baswedan mengurungkan niatnya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat (Pilkada Jabar) 2024 meski mendapatkan tawaran dari salah satu partai politik. Keputusan Anies mundur dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicaranya, Sahrin Hamid.

 "Sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (29/8/2024).

Lantas, apa alasan Anies putuskan tak maju pada Pilkada Jabar 2024?

Sahrin mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta itu memutuskan untuk tak maju di Pilkada Jabar 2024 karena merasa belum ada aspirasi dari warga Jawa Barat untuk memajukan dirinya.

Adapun kondisi tersebut berbeda dengan di Jakarta, ketika ada banyak aspirasi untuk Anies maju pada Pilkada DKI Jakarta. Sahrin menambahkan, bahkan sejumlah partai politik juga sempat menyatakan dukungan di tingkat pengurus pusat agar Anies maju pada Pilkada Jakarta.

"Hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara Jabar dan di Jakarta. Kalau di Jakarta, kan ada aspirasi, baik itu dari warga maupun dari partai politik. Sementara di Jawa Barat memang baru kali ini," kata Sahrin.

Sebelumnya, kubu Anies Baswedan mengaku telah mendapatkan tawaran untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Jawa Barat oleh sebuah partai politik.

Meski demikian, pihaknya belum menyampaikan siapa partai politik yang memberikan penawaran tersebut. 

"Betul ada permintaan secara khusus dari salah satu parpol dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan. Mereka meminta Pak Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat," ucap Sahrin.

"Tentunya kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan itu," tambahnya. 

Adapun kabar Anies maju pada Pilkada Jabar 2024 mencuat usai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Puan Maharani menanggapi isu tersebut.

 Namun, Puan tak secara eksplisit membenarkan atau membantah kabar terkait partainya mengusung Anies pada Pilkada Jabar. Selain itu, PDI-P sempat digadang-gadang akan mencalonkan Anies pada Pilkada Jakarta.

Namun, saat pendaftaran, PDI-P justru mendaftarkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno untuk Pilkada Jakarta tersebut.

 Saat itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watabun mengatakan, peluang Anies dicalonkan sangat kuat jika ia bersedia menjadi kader dari partai banteng.

"Yang kita harapkan memang harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan," ujarnya, dikutip dari Kompas.com (20/8/2024).

Komarudin menambahkan, pada dasarnya PDI-P akan memprioritaskan kadernya sendiri terlebih dahulu untuk diusung pada Pilkada.

Selain itu, ia merasa memiliki kader-kader yang potensial. Meski demikian, ia menyampaikan bahwa kewenangan untuk memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

(*)