Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -- Sejumlah orangtua dan wali murid melaporkan adanya permintaan uang antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta di proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP tahun 2024 di Kota Lubuklinggau, Sumsel. 

Uang tersebut dijanjikan bisa membuat anak-anak mereka lulus masuk ke SMP Negeri di Lubuklinggau. 

Modusnya supaya diterima masuk sekolah negeri melibatkan sejumlah oknum yang diduga kuat terlibat dalam proses seleksi PPDB.

Supaya diterima orangtua yang ingin anaknya diterima harus menyerahkan sejumlah uang kepada oknum-oknum ini sebagai bentuk jaminan.

"Kami sangat kecewa, seharusnya seleksi masuk sekolah dilakukan secara adil dan transparan tanpa melibatkan uang," ungkap seorang wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya pada wartawan, Kamis (20/6/2024).

Dia mengungkapkan isu uang pelicin alias uang jaminan  pada PPDB tingkat SMP ini mulai menyeruak saat penerimaan jalur zonasi.

Baca juga: Kadisdik Palembang Buka Sayembara Rp1 Juta, Tantang Buktikan Isu Jual Beli Bangku Sekolah PPDB 2024

Isu semakin santer tak kalah dimulai masa pendaftaran PPDB jalur mandiri atau TPA khusus sekolah Inovatif.

Akibat harus mengeluarkan uang jaminan itu, ibu rumah tangga ini terpaksa harus telat membayar uang kosan karena digunakan untuk membayar uang jaminan anaknya masuk sekolah.

"Kemarin kami terpaksa harus menahan malu untuk meminta keringanan penundaan pembayaran kosan, karena uangnya untuk masuk sekolah tahun ini," bebernya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Lubuklinggau, mempertanyakan masalah isu tersebut.

"Yang jelas kami meyakini bahwa di dalam sistem kita tidak ada yang semacam itu. Tidak ada hal-hal yang berpotensi untuk mengumpulkan duit, apa itu segala macam itu tidak ada," kata Firdaus pada wartawan.

Firdaus pun mengingatkan kepada kepala sekolah dan guru-guru jangan coba-coba untuk bermain di ranah kecurangan.

"Apalagi sekarang  polanya sudah sistem online yang sudah menggunakan aplikasi termasuk jalur zonasi, afirmasi pun menggunakan sistem  semua," ungkapnya.