TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Demo di Dinas Kesehatan Lubuklinggau, Partai Buruh protes ada warga tak dilayani rumah sakit.

Aksi damai Partai Buruh dilakukan depan kantor Dinkes Lubuklinggau, Rabu (31/1/2024) siang.

Mereka menyampaikan keluhan warga yang mereka urus untuk program layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Lubuklinggau, namun ditolak dengan alasan kekurangan berkas.

Dalam rilisnya Juru Bicara Posko Orange dan SMKP Lubuklinggau Muhammad Arira Fitria menyampaikan mereka menghimpun data 500 Kepala Keluarga (KK) tidak memiliki kartu Indonesia sehat (KIS) atau non aktif karena bermasalah.

"Alhamdulillah sudah 250 KK yang sudah aktif, tersisa 250 KK yang masih terus diajukan melalui beberapa termin yang terus kami himpun," kata Caleg Partai Buruh ini.

Dia mengungkapkan, dalam proses perjalanannya setelah melakukan pengurusan berkas, pihaknya mengaku mendapat penolakan dengan alasan kekurangan kelengkapan berkas.

"Kami bersama masyarakat mendapat banyak hambatan hingga penolakan oleh anggota Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau," paparnya.

Baca juga: BKSDA Lahat Hentikan Pencarian Beruang di Selangit Musi Rawas, Warga Diimbau Hati-hati

Lanjutnya, dalih penolakan pelayanan jaminan itu karena surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak berlaku laku lagi atau dianggap kadaluwarsa.

Menanggapi hal itu, Kadinkes Kota Lubuklinggau, Erwin Armeidi menyampaikan bila pihaknya selama ini telah banyak membantu masyarakat.

"Untuk masalah masyarakat miskin yang katanya tidak dibantu alasan SKTM, hasil pengecekan SKTM yang bersangkutan sudah lama dan kita minta untuk diperbaharui, karena ini untuk rakyat tidak mampu," ungkapnya

Erwin menyebutkan, pihaknya sudah mengikutsertakan sebanyak 10.3012 jiwa warga Kota Lubuklinggau untuk peserta BPJS yang berasal dari dana APBD.

"Kami akan jelaskan dari segmen dari APBD, kita sudah daftar 10.3012 jiwa, kita punya kuota 12.6080 artinya masih ada 2.180 kuota yang masih kita miliki," ungkapnya.

Erwin pun menginformasikan kepada masyarakat Lubuklinggau yang belum mempunyai BPJS atau pun mengalami tunggakan karena tidak mampu hingga tidak aktif lagi.

"Kemarin dari dana APBN tiba-tiba tidak aktif, karena yang dari dana APBN tiap bulan di update, karena pekerjaan tidak sesuai akan dikeluarkan," bebernya.

Erwin menyampaikan bila menjumpai hal semacam itu meminta masyarakat mengajukan dengan Dinas Kesehatan melalui stap bidang pelayanan kesehatan.