Merespons hal itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang kini menjadi bacawapres mendampingi Anies Baswedan akhirnya buka suara.

Menurut Muhaimin, pernyataan Syaiful Huda tersebut disalahpahami oleh publik.

"Itu disalahpahami, itu subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerja," kata Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, saat berada di Soreang, Jumat (15/9/2023), melansir TribunJabar.id.

Cak Imin menjelaskan, jadi kalau rakyat yang bekerja dil level bawah, tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa mendapatkan trasportasi publik yang memadai, bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus.

"Bukan 0 rupiah, itu enggak mungkin," kata Cak Imin.

Tapi kata dia, itu difokuskan kepada pekerja bagi kaum lemah.

"Supaya, bisa keluar rumah dan bekerja," ucapnya.

Sementara itu, Syaiful Huda sebelumnya sudah memberikan penjelasan soal wacana yang diteriak-teriakannya tersebut.

Pada sebuah acara diskusi di Kota Bandung, Huda menjelaskan ada beberapa program yang tengah didorong oleh PKB.

Pertama yakni menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar per desa setiap tahunnya.

"Kita akan perjuangkan supaya dana desa naik jadi 5 miliar per desa per tahun, kita ingin merubah pembangunan dari bawah, jangan dari atas terus," kata Huda, Senin (11/9/2023), dilansir dari Tribunnews.com.

Setelah itu, Huda mengungkap soal program yang diperjuangkan oleh PKB untuk menurunkan harga BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum.

"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor, masih dipake di pabrik-pabrik, masih dipake oleh orang-orang yang semestinya tidak menggunakan subsidi BBM itu," ujarnya.

Dia pun mengatakan, salah satu jenis BBM yang disubsidi adalah jenis Pertalite yang disubsidi sebesar Rp 3.500.

Namun menurutnya, subisidi itu belum tepat sasaran.