Namun, dia masih enggan menjelaskan sikap partainya tersebut lantaran menunggu pernyataan langsung dari Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

"Nanti tunggu prescon Pak Anies dulu. Kalau Pak Anies sudah selesai prescon baru kami komentari. Selama belum dia bicara, kami tahan," kata Ahmad Mabruri, Kamis (31/8/2023) malam, melansir Tribunnews.com.

Namun, dirinya belum mengetahui kapan dan di mana Anies Baswedan bakal buka suara menjelaskan soal kabar duetnya dengan Cak Imin itu.

"Iya saya dengar begitu (Anies mau konferensi pers). Tapi masalah di mana, kapannya, belum jelas juga," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, duet Anies-Cak Imin masih sebatas wacana.

Wacana itu muncul menyusul adanya sowan atau kunjungan Anies Baswedan ke kediaman ibunda Cak Imin Nyai Hj Muhassonah Hasbullah.

"Wacana," kata Jazilul dalam keterangannya kepada awak media, dikutip TribunSumsel.com, Kamis (31/8/2023) malam.

Sikap Partai Demokrat

Berikut ini pernyataan pers lengkap Partai Demokrat yang ditandatangani Teuku Riefky Harsya selaku Sekjen sekaligus anggota tim 8.

Sebagai informasi, tim 8 Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) adalah tim yang bertugas menjaring bakal cawapres pendampin Anies Baswedan.

Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini.

Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas.

1. Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.

2. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli).

3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.