Pernyataan Jamiluddin itu didasari atas sikap Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang seakan kecewa dengan pembentukan koalisi tersebut.

"Cak Imin tampaknya sangat kecewa atas perubahan nama koalisi tersebut. Sebab, ia mengaku tidak dilibatkan dalam perubahan koalisi tersebut," kata Jamiluddin, Selasa (29/8/2023).

Bahkan sambungnya, Cak Imin mengaku baru mengetahui soal adanya perubahan nama koalisi dengan Gerindra tersebut di acara HUT ke-25 PAN.

Menurut dia, hal itu yang memberikan kesan Cak Imin tidak dianggap penting.

"Hal itu tentu mengesankan Cak Imin tidak dianggap penting, sehingga ditinggal begitu saja dalam memutuskan nama koalisi," ujar dia.

Dengan berubahnya nama koalisi bersama Gerindra itu maka secara otomatis Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan sendirinya bubar.

Hal itu artinya, piagam kesepakatan yang ditandatangani Prabowo dan Cak Imin menjadi tidak berlaku lagi.

Dengan begitu menurut Jamiluddin, Cak Imin tidak lagi memiliki hak yang kuat dalam menentukan siapa cawapres untuk Prabowo Subianto.

"Hal itu tentu berimplikasi pada peluang Cak Imin menjadi cawapres juga semakin kecil.

Sebab, pembahasan cawapres tidak lagi dibahas oleh Prabowo dan Cak Imin saja, tapi juga oleh Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Yusril Ihza Mahendra," tutur dia.

Karena itu, menurut Jamiluddin, Cak Imin dan PKB akan mengevaluasi keberadaannya bersama Prabowo, termasuk di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Evaluasi yang dimaksud bahkan memungkinkan PKB menarik diri dari koalisi yang namanya baru saja diganti tersebut pada Senin (28/8/2023) malam.

"PKB berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabu ke PDIP.

Peluang itu akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan pada Cak Imin dan PKB," tukas dia.

Mengaku Baru Tahu dari Mulut Prabowo