TRIBUNSUMSEL.COM - Partai Golkar dan PAN telah resmi memutuskan bergabung bersama koalisi Gerindra dan PKB untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Minggu (13/8/2023).

Setelah Partai Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Gerindra-PKB, muncul 4 nama kandidat yang dinilai berpeluang kuat untuk dipilih jadi cawapres Prabowo.

Mereka adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Dari keempat kandidat tersebut, mana yang memiliki harta kekayaan paling banyak, berikut TribunSumsel.com beri gambarannya.

Harta kekayaannya mereka diketahui dari pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1. Muhaimin Iskandar

Sebagai partai pertama yang bekerjasama dengan Gerindra mengusung Prabowo, PKB menyodorkan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar jadi cawapresnya.

Gerindra dan PKB meresmikan koalisi mereka yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), pada 13 Agustus 2023.

Piagam kerja sama yang diteken pada Rapimnas Partai Gerindra di Sentul, Bogor, itu terdiri dari 5 poin yang salah satunya memuat soal penentuan capres-cawapres.

Capres-cawapres yang akan diusung oleh kerja sama Gerindra-PKB akan ditentukan secara bersama-sama oleh Prabowo dan Muhaimin.

Muhaimin Iskandar terakhir melaporkan harta kekayaannya di LHKPN KPK pada tanggal penyampaian 12 April 2023 untuk periodik 2022.

Total harta kekayaannya tercatat mencapai Rp 27 miliar lebih, atau persisnya Rp. 27.280.500.000,-.

Dia memiliki harta berupa tanah maupun sekaligus bangunan sebanyak 5 bidang.

Semuanya berada di Jakarta Selatan, dan dari hasil sendiri.

Muhaimin memiliki satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp 250 juta dari warisan.

Dia juga memiliki satu unit sepeda motor Piaggo, dari hasil sendiri.

2. Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk menjadi cawapres.

Kini PAN sudah menyatakan ikut berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, sehingga peluang menyodorkan Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo makin terbuka.

Bahkan, sinyal dukungan Presiden Jokowi untuk duet Prabowo-Erick pun sempat terlihat beberapa kali.

Erick Thohir terakhir melaporkan harta kekayaannya di LHKPN KPK pada tanggal penyampaian 31 Maret 2023 untuk periodik 2022.

Total harta kekayaannya tercatat mencapai Rp 2 triliun lebih, atau persisnya Rp. 2.482.707.907.349,-.

Namun pria yang juga menjabat Ketum PSSI itu memiliki utang sebesar Rp 178 miliar lebih, tepatnya Rp 178.872.084.147,-.

Dia pantas dijuluki juragan tanah.

Tak tanggung-tanggung, harta berupa tanah maupun sekaligus bangunan yang dimilikinya sebanyak 34 bidang.

Mayoritas berada di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

Uniknya, dari 34 bidang tersebut mayoritas adalah hibah.

Hanya 10 bidang tanah dan bangunan dari hasil sendiri.

Selain harta berupa tanah dan bangunan, Erick Thohir juga memiliki 3 unit mobil, satu di antaranya dari hibah.

Dia juga ada satu sepeda motor jenis Honda NF 125 TR.

Berbeda dengan Cak Imin, Erick Thohir memiliki surat berharga dengan nilai mencapai Rp 1,7 triliun.

3. Airlangga Hartarto

Meski Golkar awalnya belum menentukan arah dukungan, namun para kadernya sudah punya keinginan agar ketum mereka Airlangga Hartarto bisa jadi capres atau cawapres.

Niat itu bahkan sudah mendapat restu dari tokoh senior Golkar yang juga pernah dua kali jadi wakil presiden yakni Jusuf Kalla.

Kini Partai Golkar sudah menyatakan ikut berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, sehingga peluang Airlangga Hartarto untuk jadi cawapres Prabowo juga terbuka.

Airlangga Hartarto terakhir melaporkan harta kekayaannya di LHKPN KPK pada tanggal penyampaian 27 Maret 2023 untuk periodik 2022.

Total harta kekayaannya tercatat mencapai Rp 525 miliar lebih, atau persisnya Rp. 525.009.723.453,-.

Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu memiliki utang sebesar Rp 70 miliar lebih, tepatnya Rp. 70.619.494.049,-.

Dia memiliki harta berupa tanah maupun sekaligus bangunan sebanyak 8 bidang.

Beberapa di antaranya paling banyak berada di Jakarta Selatan, dan ada juga di luar negeri yakni Australia.

Semua harta tanah dan bangunan miliknya itu dari hasil sendiri.

Dibandingkan Cak Imin dan Erick Thohir, Airlangga lebih banyak memiliki mobil yakni ada 5 unit dengan berbagai merk.

Bahkan dia ada mobil Toyota Jeep LC seharga Rp 1 miliar dari hasil sendiri.

Sama dengan Erick Thohir, Airlangga juga memiliki surat berharga namun nilainya jauh lebih kecil yakni Rp 56 miliar.

4. Gibran Rakabuming Raka

Bila merujuk pada aturan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, usia Gibran sebenarnya belum cukup untuk jadi cawapres.

Dalam pasal itu, diatur batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun.

Sedangkan putra sulung Presiden Jokowi yang lahir 1 Oktober 1987 ini usianya baru 35 tahun.

Namun, aturan batas usia capres-cawapres ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika gugatan ini dikabulkan, maka Wali Kota Solo itu bisa maju sebagai cawapres.

Gibran terakhir melaporkan harta kekayaannya di LHKPN KPK pada tanggal penyampaian 30 Januari 2023 untuk periodik 2022.

Total harta kekayaannya tercatat mencapai Rp 26 miliar lebih, atau persisnya Rp. 26.584.260.374,-.

Namun Gibran memiliki utang sebesar Rp 551 juta lebih, tepatnya Rp. 551.586.004,-.

Dia memiliki harta berupa tanah maupun sekaligus bangunan sebanyak 7 bidang.

Beberapa di antaranya paling banyak berada di Surakarta (Solo), dan ada juga di Sragen.

Semua harta tanah dan bangunan miliknya itu dari hasil sendiri.

Di antara ketiga kandidat sebelumnya, Gibran lah yang paling banyak memiliki kendaraan bermotor.

Dia punya 4 mobil dan 3 sepeda motor, yang semuanya dari hasil sendiri.

Bila merujuk dari total harta kekayaan keempat kandidat di atas, maka yang dianggap paling kaya adalah Erick Thohir.

Sebagai informasi, setiap pejabat penyelenggara negara memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya ke KPK dalam bentuk LHKPN setiap tahun.

Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. (*)