Mahar Politik Pilkada 2024

Golkar Sumsel Ungkap Mahar Politik Pilkada 2024, Tak Usung Calon Kada Hanya Modal Popularitas

Editor: Vanda Rosetiati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DPD Golkar Sumsel ungkap soal mahar politik Pilkada 2024, tak usung calon kepala daerah hanya modal popularitas. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sumsel 2 DPD Partai Golkar Sumsel, Dr Hilmin MPd.

Kemudian TPS juga sangat banyak membutuhkan saksi di seluruh TPS yang harus dibiayai, alat kontak, biaya konsolidasi itu semua yang harus disiapkan kandidat.

Kemudian geografisnya sangat beragam kondisi pegunungan, perairan itu semua membutuhkan biaya konsolidasi tinggi.

"Mungkin yang dipelajari oleh ada beberapa orang yang menyatakan bahwa mahalnya harga Pilkada itu, ya mungkin itu. Bahwa biaya konsolidasi tinggi karena kita dipilih langsung, juga membutuhkan tempat untuk kampanye. Pasti di situ membutuhkan cost yang tidak sedikit," terangnya.

Seperti yang tengah viral saat ini, Artis Helmi Yahya mencatat tiga kali pengalaman pada momen kepala daerah di Sumatera Selatan (Sumsel). Sayangnya meski telah tiga kali menjadi calon kepala daerah namun Helmi Yahya tidak juga menggapai kemenangan.

Liputan Khusus Tribun Sumsel modal maju Pilkada, Helmy Yahya yang pernah tiga kali ikut Pilkada di Sumsel menceritakan pengalamannya ikut kontestasi perlu modal besar sampai Rp 60 miliar. Hal ini diungkap saat jadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier yang tayang perdana 19 Juli 2023. (TANGKAP LAYAR YOUTUBE DEDDY CORBUZIER)

Helmi Yahya sempat maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan tahun 2008, selain itu juga pernah menjadi calon bupati (Cabup) kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2011. Kekalahan juga kembali terjadi setelah saat Pilkada Ogan Ilir, pada 2016.

Ia pun mengakui sangat paham penyebab ketiga kali kekalahan, ia mencoba tidak mau money politik (politik uang).

"Saya paham betul, kenapa saya kalah," aku Helmi.

Sehingga Helmi pun mengkritik, watak masyarakat yang sebenarnya juga melakukan 'korupsi' kecil-kecilan saat Pemilu. Watak yang tidak mau memilih orang baik hanya karena tidak memberikannya uang saat kampanye.

"Anda (warga) juga yang memulai korupsi, jadi jangan komplain misalnya ada bupati yang masih banyak jalan rusaknya," tuding Helmi.

Mantan Dirut TVRI ini pun membeberkan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK yang menyebutkan jika kebutuhan membeli partai di kabupaten kecil di Indonesia mencapai Rp 25 miliar.

"Wakil ketua KPK itu adik kelas saya. KPK menyebut untuk kabupaten kecil saja, beli perahu habis Rp25 miliar. Itu di kabupaten kecil. Jadi bisa menghabiskan Rp 50 - Rp 60 miliar untuk jadi Bupati. Itu pun belum tentu menang," beber Helmi. (sripoku/abdul hafiz)

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel

Berita Terkini