TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan menggandeng Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Program kerjasama ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman bersama atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua institusi tersebut, Jumat (4/8/2023).

Ketua PWNU Sumsel dan juga selaku Komisaris Independen PT Pusri Palembang KH Dr Amiruddin Nahrawi SAg MPdI ( Cak Amir) didampingi H. Ir. Ahmad Syaifuddin (Wakil Ketua PWNU), dan H. Fakhrurrazi STP (Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Sumsel menyampaikan bahwa mengacu kepada visi PBNU 2022 - 2027, ada 3 (tiga) program prioritas utama PWNU Sumsel 2023–2025.

Tiga program prioritas itu, memperkuat konsolidasi jamiyyah dan jama’ah, internalisasi penanaman nilai-nilai ahlussunah wal jama’ah melalui kegiatan kaderisasi dan pengajian, dan membangun kemandirian ekonomi.

Baca juga: Pensiunan Guru Optimis Menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024, Launching Rumah Anies-Kampung Anies

Menurut Cak Amir Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, dengan jumlah warga kurang lebih 143 juta jiwa yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki mata pencaharian bertani.

"Untuk mengubah (mentransformasi) kekuatan jumlah dan soliditas jamaah menjadi kekuatan ekonomi, maka PWNU Sumsel melalui LPNU Sumsel sedang melakukan proses transformasi ekonomi dengan nama, Transformasi Ekonomi Kerakyatan Berkebangsaan dengan 3 (tiga) pilar utama, " katanya, seraya mengungkapkan 3 pilar itu yaitu Keaswajaan, Kebangsaan, dan Ekonomi Kerakyatan (KKEK).

Diterangkannya, bisnis model yang dipakai dalam transformasi bisnis PWNU Sumsel ini adalah bisnis model platform ala NU (# MCO-C). Di dunia bisnis saat ini, bisnis model platform terbukti memiliki valuasi lebih besar dibandingkan model pipeline.

"Dengan program transformasi ini, diharapkan dalam postur APBNU Sumsel 2024 sumber-sumber pendapatan dapat membiayaan belanja untuk program PWNU/PCNU se- Sumsel, " paparnya.

Ditambahkannya, nanti Tim Ekonomi akan melakukan optimalisasi sumber pendapatan antara lain melalui Lasiznu, Gerakan Koin NU dan pendapatan BUMNU di seluruh PCNU, sering q penggalangan dana lain secara transparan.

"Program Lasiznu dan Koin NU merupakan program kemandirian ekonomi, melalui penggalangan dana internal NU seperti halnya pendapatan pajak di APBN. Pendapatan dari BUMNU (seperti deviden BUMN) merupakan program baru dengan mengkolaborasikan kekuatan NU dari sisi jumlah warga dengan kebutuhan pasar dari dunia usaha dari luar NU, " jelasnya.

Saat ini hampir seluruh Pengurus Cabang NU (PCNU) di Sumsel telah memiliki BUMNU baik yang berbentuk Koperasi maupun Perusahaan (PT/CV).

Dukungan pemerintah khususnya Kantor Kemenko Perekonomian RI dan Kementerian BUMN RI, sangat diperlukan agar kolaborasi antara BUMNU dengan BUMN ini, dapat berjalan dengan baik, dan hal ini merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dan pasal 33 UUD 1945.

"Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI (Joko Widodo) pada waktu lalu, agar rakyat jangan hanya dijadikan penonton dari bisnis BUMN dan Swasta, ' tuturnya.

Maka dari itu, guna mendukung aspek bisnis, maka PWNU Sumsel berkolaborasi dengan BUMN/BUMND/Swasta Nasional, seperti untuk bidang usaha sarana produksi pertanian PWNU Sumsel berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia Grup (Petrokimia Gresik/Petrosida, PIN dll) dan PT RNI Group (PT Laskar).

Bidang usaha sembako PWNU berkolaborasi dengan Bulog, Mayora, Sosro, Sinarmas dan Sakura. Selain itu juga dilakukan kolaborasi dengan industri pendukung seperti Bank Sumsel Babel, Bank Syariah Indonesia, Pegadaian dan PT Pos Indonesia.