TRIBUNSUMSEL.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kini ibarat anak gadis hendak menikah atau istilah tradisi Jawa 'dipingit'.

Cak Imin kini dilarang bertemu dengan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) lain.

"Ya secara otomatis berarti enggak bisa ketemu dengan (ketum parpol) yang lain. Namanya dipingit kan enggak boleh ketemu pengantin yang lain," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid pada wartawan, seperti dilansir dari Tribunnews, Selasa (20/6/2023).

Dalam proses ‘dipingit’ itu, Cak Imin juga dilarang berbicara apapun terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Jazilul, partai mana pun yang ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), harus setuju mengusung pasangan Cak Imin dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"Bagi PKB, Pak Muhaimin ini sudah diputuskan menjadi pengantin. Terus, kita kan koalisinya dengan Gerindra. Ya siapa lagi (pasangannya) kalau bukan Pak Prabowo," katanya.

Jazilul menjelaskan apabila ada partai lain yang hendak bergabung dengan KKIR, konstelasi pasangan capres dan cawapresnya tidak akan dimulai dari awal pembahasannya.

Mereka akan tetap mengusung Prabowo-Cak Imin.

PKB sendiri berharap capres-cawapres dari Koalisi Gerindra-PKB bisa diumumkan pada Juni 2023 ini.

"Mudah-mudahan begitu (diumumkan bulan Juni)," kata Jazilul.

Ia pun membantah jika pengumuman capres-cawapres KKIR itu disebut menunggu sikap PDIP seperti yang diucapkan Cak Imin beberapa waktu lalu.

Baca juga: Menanti Cawapres Prabowo, Koalisi Gerindra-PKB Intip PDIP Deklarasi Pendamping Ganjar

"Enggak. Sebenarnya ini enggak jadi ukuran ya, PDIP mengumumkan atau tidak," ujar Jazilul.

Menurutnya, pengumuman capres-cawapres KKIR hanya menunggu keputusan Cak Imin dan Prabowo Subianto.

Sebab, hal tersebut merupakan kesepakatan PKB dan Gerindra saat awal membentuk KKIR.

"Yang menjadi ukuran sebenarnya ya itu keputusan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," kata Jazilul.

Seperti diketahui, larangan terhadap Cak Imin untuk bertemu ketum parpol lain dan berbicara apapun terkait Pilpres 2024 itu diputuskan dalam rapat pleno Pengurus Pusat PKB yang digelar di markas DPP PKB, Jakarta, Senin (19/6/2023).

"Rapat pleno DPP (PKB) akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, kalau bahasa Jawa dipingit, tidak boleh berbicara soal pilpres," kata Ketua DPP PKB, Yusuf Chudlori.

Gus Yusuf menuturkan, keputusan itu selain disepakati dalam rapat pleno DPP PKB, juga merupakan permintaan para kiai dan jajaran Dewan Syuro DPP PKB.

"Cukup nanti mendelegasikan kepada pengurus DPP. Karena Gus Muhaimin ibarat pengantin. Dalam tradisi Jawa pengantin itu harus mulai masuk kamar, mulai berbenah, siap-siap," kata Gus Yusuf.

Soal Pilpres, Gus Yusuf menegaskan PKB sampai saat ini belum ada alternatif untuk capres dan cawapres yang akan diajukan oleh partai.

"DPP PKB belum ada alternatif. Tetap Gus Muhaimin sebagai capres atau cawapres sesuai dengan amanat muktamar di Bali," ujarnya.

“Ini yang menjadi keputusan rapat tadi. Sekali lagi, bahwa PKB tetap percaya dan yakin akan Gerindra tetap menjaga hubungan dengan saling menghargai sesama partai politik,” tambahnya.

Gus Yusuf menuturkan terdapat diskusi panjang antara pengurus DPP dalam rapat pleno yang pada akhirnya memutuskan tetap konsisten menjalankan keputusan Muktamar Bali.

Dalam Muktamar Bali itu, PKB sepakat mengamanatkan Cak Imin sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024.

Baca berita menarik lainnya di Google News