Saat itu ia menanyakan perihal anggota DPR yang mengurus kasus.

Salah seorang hakim, terangnya, membenarkan bahwa ada DPR yang mendatanginya untuk minta membebaskan seseorang.

Namun hakim itu bilang tidak ada cara untuk bebas, harus tetap dihukum.

"Itu hakim yang bagus. Kalau hakim yang tidak bagus, gimana Pak caranya. Bapak punya uang berapa? Kalau hakim yang kenal saya ini bagus, enggak ada caranya dia salah saya hukum," katanya.

Meski begitu, lanjut Mahfud MD, ada pula juga jaksa yang takut dengan anggota DPR.

Sebab mereka punya kepentingan, misalnya menjadi kepala kejaksaan di suatu wilayah.

Persoalan lain, ungkap Mahfud MD, terkait undang-undang yang sudah disahkan DPR dan pemerintah.

Saat diserahkan ke Sekretariat Negara, ada kalimat yang hilang.

"Sebelum dikirim sudah ada yang mencoret. Ada dulu soal pasal tembakau yang hilang satu ayat," katanya.

Selain legislatif, kata dia, lembaga eksekutif juga ditengarai rawan melakukan korupsi.

Misalnya kasus pencucian uang.

"Orang yang ndak ngerti teori pencucian uang, itu Menteri Polhukam itu bohong masa ada pencucian uang sampai Rp 349 triliun," ujarnya. (WartakotaLive.com)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News