TRIBUNSUMSEL.COM - Deklarasi Sandiaga Uno sebagai calon presiden (capres) 2024 rencananya akan digelar di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Minggu 19 Maret 2023 oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sebelumnya telah beredar ramai di media sosial seperti grup WhatsApp (WA) flyer deklarasi capres Sandiaga Uno.
Dalam Flyer tersebut Sandiaga Uno bakal dideklarasikan besok di Taman Budaya Limboto Gorontalo oleh Dewan Pimpinan Wilayah DPW PPP Gorontalo
Deklarasi dirangkaikan dengan Hari Lahir PPP ke-50 tahun. Tagline satu tujuan menjemput kemenangan.
Deklrasi dilaksanakan usai pelaksanaan jalan sehat. Deklarasi dan perayaan Harla PPP dihadiri langsung Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono, DPW PPP Gorontalo Nelson Pomalingo dan Ketua DPC PPP Kabupaten Gorontalo Awaludin Pauweni dilansir Tribungorontalo.com .
Deklarasi akan dimulai jalan sehat masyarakat Limboto, Kabupaten Gorontalo, sejak pukul 07.00 WITA.
Bagi masyarakat yang akan mendaftarkan diri pelaksanaan jalan sehat, diarahkan mendaftar di Kantor DPC PPP Kabupaten Gorontalo, Jl Hunggaluwa.
Deklrasi yang dirangkaikan dengan jalan sehat pada Harla PPP ke-50 itu akan membagi-bagikan berbagai hadiah dengan hadiah utama tiket umrah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mempersilakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno bergabung dengan PPP jika itu menjadi keinginannya.
Ia pun membantah Gerindra menghalang-halangi Sandiaga Uno untuk keluar.
"Ya silakan saja, siapa pun yang keluar kami enggak akan pernah halang-halangi, monggo, silakan, karpet merah untuk keluar," ucap Habiburokhman saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).
Ia mengatakan, Gerindra tak mengenal istilah memberikan izin bagi para anggota yang akan keluar atau masuk partai.
Sebab, menurutnya, hal itu adalah hak setiap kader.
"Gerindra tidak ada dalam kapasitas izin. Orang mau keluar mau masuk Gerindra, itu hak. Apakah memberi restu? apa hubungannya, kok minta-minta restu ke Gerindra," ucapnya.
Karpet merah untuk keluar akan diberikan Gerindra kepada Sandiaga karena menurutnya, itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih partai politik yang diinginkan.