TRIBUNSUMSEL.COM - PDIP kini resmi memberikan sanksi ke FX Hadi Rudyatmo jelang Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut dilakukan oleh PDIP, karena FX Hadi Rudyatmo secara terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Kini yang terbaru diketahui, DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.
Adapun sanksi itu diberikan terkait pernyataan Rudy yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menjelaskan, Rudy telah melanggar keputusan Kongres V PDIP karena telah bicara calon presiden dan calon wakil.
Pada Kongres tahun 2019 itu, telah diputuskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memegang penuh kewenangan terkait calon presiden dan calon wakil presiden.
"Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan ibu Megawati Soekarnoputri, seluruh kader tertib, tanpa kecuali," kata Komarudin saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Komarudin mengatakan, sebagai kader senior PDIP, Rudy harus menerima sanksi yang berat karena melanggar Kongres.
"Karena itu, kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada saudara FX Rudyatmo," ujarnya.
Sebagai informasi, pemeriksaan terhadap Rudy kurang lebih berjalan selama 1,5 jam. Komarudin mengatakan pemeriksaan cukup lama dibanding ketika Ganjar Pranowo diperiksa karena Rudy merupakan senior.
Setelah itu, Komarudin menyerahkan surat keputusan terkait sanksi itu kepada Rudy.
Baca juga: Pemilu 2024 : Giliran FX Hadi Rudyatmo Terancam Sanksi PDIP Usai Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres
Baca juga: Gara-gara Nyatakan Siap Jadi Capres 2024, Ganjar Pranowo Dijatuhi Sanksi oleh DPP PDIP
Sebelumnya, FX Rudy menyebut, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, "laku" untuk Pilpres 2024.
Pasalnya, menurutnya, sejumlah partai telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024, seperti Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Artinya, kader PDIP "laku dijual". Ganjar dicalonkan berarti kader itu bagus kan. Bukan hanya bagi internal (PDIP) saja, eksternal juga, ada PAN juga," kata Rudy, Selasa (18/10/2022).
Rudy mengatakan, dukungan dari partai lain tidak seharusnya diartikan sebagai pembajakan kader PDIP, sebab hal itu justru menunjukkan bahwa kinerja Ganjar dinilai baik.