Berita Pilpres 2024

PDIP Tak Terima Usai Elite Demokrat Sebut Ada Isu Upaya Penjegalan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Editor: Slamet Teguh
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PDIP Tak Terima Usai Elite Demokrat Sebut Ada Isu Upaya Penjegalan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Ajang pemilihan presiden (Pilpres) bakal digelar pada tahun 2024 mendatang.

Sejumlah tokoh disebut bakal maju pada ajang ini.

Salah satunya ialah nama Anies Baswedan.

Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta elite Partai Demokrat Andi Arief memahami aturan main soal pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Pacul mengatakan hal itu merespons pengakuan Andi Arief terkait isu upaya menjegal koalisi yang mau mencapreskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sesama Ketua Bappilu, Pacul meminta Andi Arief agar memahami aturan mainnya terkait pencapresan.

"Kalau Pak Andi Arief Ketua Bappilu yang pertama dan paling utama pelajari tentu sama dengan saya, yaitu membaca rule of the game, aturan mainnya dibaca," kata Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).

"Rulenya kayak apa jadi dijegal atau menjegal dan sebagainya. Selama rulenya itu mendukung this is the game," sambungnya.

Karena itu, Pacul mengingatkan Andi Arief agar tak asal menuduh terkait pencapresan 2024.

"Ndak ada soal gitu jadi enggak perlu nuduh-nuduh. Menurut saya begitu beliau Ketua Bappilu, Bambang Pacul, Ketua Pemenangan Pemilu," ujarnya.

Baca juga: Kini Giliran Airlangga Hartarto yang Disebut Bakal Didukung Jokowi Maju di Pilpres 2024

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Pendukungnya Tidak Gegabah Pilih Calon yang Akan Didukung pada Pilpres 2024

Sebelumnya, Andi Arief mengaku mendengar ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

"Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies (supaya) Anies tidak mendapat koalisi," kata dia dalam sebuah cuitan di Twitternya.

Andi Arief lalu menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal elektabilitas tinggi belum tentu diusung partai politik (parpol).

Menurutnya, yang pantas mengatakan demikian adalah pengambil keputusan di partai.

"Siapa yang paling berhak bicara calon dengan elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan? Bukan Presiden, tapi pengambil keputusan di Partai," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Berita Terkini