Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNSUMSEL.COM, GAMBIR - Polemik yang terjadi antara PSI dan Anies Baswedan tampaknya tak kunjung berhenti.
PSI seolah tak pernah berhenti untuk menyerang kebijakan Anies Baswedan.
Yang terbaru, Politikus PSI William Aditya Sarana meragukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diminta merancang program kerja hingga 2026 mendatang.
Hal ini diungkapkan William menanggapi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70/2021 mengenai kewajiban kepala daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) 2023-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026.
Pasalnya selama empat tahun terakhir menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies dinilai belum mampu mengatasi beragam permasalahan di ibu kota.
"Kami melihat masih banyak hal yang perlu diperbaiki di Jakarta untuk periode selanjutnya, yaitu 2023-2026. Pak Anies harus tahu prioritas ketika merancang rencana tersebut," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/2/2022).
Bukannya fokus mengatasi masalah banjir atau memberikan hunian layak bagi warganya, Anies belakangan memang sibuk mengurus rencana penyelenggaraan Formula E.
Belum lagi orang nomor satu di DKI ini juga terus menerus memamerkan kemegahan Jakarta International Stadium (JIS).
Baca juga: Gerindra Bela Anies Baswedan Usai PDIP Permasalahkan Soal Jual Tiket Formula E Tanpa Sirkuit Norak
Baca juga: PDIP Kembali Serang Anies Baswedan Soal Tiket Formula E yang Mau Dijual Maret Meski Trek Belum Jadi
Untuk itu, William khawatir Anies justru merancang program-program yang justru tidak mengatasi beragam permasalahan yang selama ini jadi momok bagi warga Jakarta.
"Kami sarankan, fokus saja ke program penanggulangan banjir, penyediaan air bersih, dan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya
"Kami ragu penyusunan dokumen sesuai Inmendagri bakal berjalan optimal, kalau pak Anies tidak tahu prioritas,” tambahnya menjelaskan.
Anggota DPRD DKI termuda ini juga meminta Gubernur Anies Baswedan segera menggelar Forum Konsultasi Publik untuk RPD serta Renstra PD 2023-2026.
Sebab, beberapa daerah seperti Banten dan Kota Depok sudah menggelar Forum Konsultasi Publik sejak akhir Januari 2022 kemarin.
"Pada pelaksanaan penyusunan RPD dan Renstra PD ini jangan sampai Forum Konsultasi Publik jadi nomor kesekian. Audiensi bersama masyarakat dan DPRD juga perlu dilakukan dengan betul," kata dia.