Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang berencana untuk menambah satu Program Studi (Prodi) baru Administrasi Publik. Program studi ini akan melengkapi dua prodi sebelumnya yaitu Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi.
Rektor UIN Raden Fatah Palembang diwakili Wakil Rektor I UIN Dr M Adil menuturkan rencana pendirian prodi baru ini dilatarbelakangi tingginya minat calon mahasiswa untuk masuk UIN dari tahun ke tahun. Sebelum 2014 lalu, kata Adil, jumlah mahasiswa masih berkisar 8.000-an orang. Namun, sejak 2014 ke atas terus bertambah dan data terbaru di 2021 ini jumlah mahasiswa UIN mencapai lebih dari 22 ribu orang. Setiap tahun ada 12 ribu lebih pelamar yang ingin kuliah di UIN dengan daya tampung UIN berkisar 5.000.
Alasan lainnya adalah setelah bertranformasi menjadi UIN dari sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah maka pengembangan ke depan lebih ke prodi umum.
"Berangkat dari sini maka salah satu yang memungkinkan dikembangkan adalah Fisip karena memang minat calon mahasiswa terhadap ilmu sosial dan ilmu politik ini cukup tinggi," kata Adil saat membuka Focus Group Discussion Pendirian Program Studi Administrasi Publik di Gedung Rafa Tower, Selasa (13/10/2021).
Namun, di sisi lain UIN juga masih kekurangan jumlah dosen. Saat ini ada 524 dosen di UIN, artinya jika rasio antara dosen dan mahasiswa 1 berbanding 30 maka UIN masih kekurangan sekitar 200-an dosen.
"Ini juga yang menjadi persoalan mendasar kita. Satu sisi banyak dosen yang pensiun sedangkan penerimaan dosen baru sedikit," katanya.
Dekan Fisip UIN Prof Dr H Izomiddin menambahkan setiap tahun sedikitnya ada 4.000 calon mahasiswa yang melamar ke Fisip UIN. Karena UIN rohnya adalah perguruan tinggi keagamaan maka di dalam penerapan perkuliahan di Fisip UIN diselipkan wawasan keislaman.
"Melalui diskusi kita menghimpun masukannya dari nasasumber juga mitra yang hadir. Selanjutnya akan ada workshop pendirian Prodi," kata Izomiddin, seraya menuturkan diharapkan Tahun Akademi 2021/2023 Prodi AP Fisip UIN Raden Fatah sudah bisa menerima calon mahasiswa baru.
Focus Group Discussion menghadirkan tiga nara sumber yaitu Dr Drs Ardyan Septawan MSi selaku Sekretris LP3MP Universitas Sriwijaya, Ketua Komite Penjaminan Mutu Diklat BPSDM Provisi Sumatera Selatan, Ketua DPP Indonesia Association For Adminitration (APA) juga Assesor BAN PT.
Dua pembicara lain adalah Dr Drs H Endang Adhy Muhtar MS, dosen Program Studi Adminitrasi Publik Fisip Universitas Padjadjaran Bandung dan Dr Hendri Koeswara, MSoc,Sc selaku Ketua Program Studi Adminitrasi Publik FISIP Universitas Andalas Padang. Kedua pembicara ini juga selaku Assesor BAN PT. Acara diskusi dipandu moderator Dr Kun Budianto yang sehari-hari menjabat Wakil Dekan III Fisip UIN Raden Fatah. Hadir juga mewakili Gubernur Sumsel, Asisten I Sekdaprov Sumsel Dr H Rosidin Hasan serta sejumlah tamu undangan terdiri dari akademisi juga mitra Fisip UIN Raden Fatah.
Berikan Masyarakat Pilihan
Ketua DPP Indonesia Association For Adminitration (APA) juga Assesor BAN PT, Dr Ardiyan Saptawan saat pemaparan materinya menyampaikan dibukanya Prodi Administrasi Publik di UIN Raden Fatah nantinya diharapkan bisa memberikan alternatif atau pilihan bagi masyarakat.
Sebagai lembaga perguruan tinggi yang berbasis keislaman, kata Ardiyan maka UIN Raden Fatah tetap harus menampikan ciri khasnya. Begitupun nantinya di dalam Prodi Administrasi Publik yang akan dibuka tersebut ciri khas dan karateristik ini harus dimunculkan dan jadi keunggulan.
"Karakteristik keislamannya jangan dihilangkan, administrasi publik dari sudut pandang Islam, karena sentuhan itu (keislaman) yang belum kuat di perguruan tinggi lain dan UIN memberikan hal itu," kata Ardiyan memberi masukan perihal rencana pendirian Prodi Administrasi Publik Fisip UIN Raden Fatah ke depan.
Adanya karakteristik ini kata Ardiyan akan memberikan masyarakat pilihan. Antar perguruan tinggi pun saling melengkapi bukan terjadi persaingan. "Jadi biarkan Unsri dengan sekulernya dan UIN dengan keislamannya," katanya.
Ilmu administrasi publik kata Ardiyan memiliki peran sangat kuat dalam pembangunan. Penyelenggaran pemerintahan tentunya sangat membutuhkan ilmu ini. Unsur pemerintahan yang akan mengambil kebijakan teknis bidang politik harus paham tentang administrasi. Semua kebijakan itu tidak bisa dilakukan secara benar jika administrasinya tidak benar. "Itulah cara yang dinamakan administrasi," kata Ardiyan dalam paparannya.
Tidak Hanya Jadi ASN
Assesor BAN PT Dr Drs H Endang Adhy Muhtar MS rencana pembukaan Prodi Administrasi Publik di Fisip UIN Raden Fatah harus dipastikan memberi kontribusi internal juga eksternal. Hadirnya Prodi ini ke depan diharapkan berkontribusi untuk mencetak teknostruktur.
Administrasi Publik (AP) adalah ilmu umum atau generalis. Prospek kerja lulusan AP pun cukup besar, tidak hanya terbatas menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN) karena memang jumlah penerimaan yang terbatas.
"Jadi AP itu ilmu simpang 5. Bersifat bisa kemana-mana," katanya mengibaratkan.
Keilmuan AP meliputi kebijakan publik, kelembagaan publik, manajemen publik juga pelayanan publik memberi peluang lulusannya untuk berkiprah di bidang-bidang tersebut.
"Contohnya perusahaan kereta api. Bahwa kereta apinya itu memang punya negara, tetapi yang mengelolanya melalui personel manajemen privatisasi perusahaan, dan mereka lulusan administrasi publik bisa berkarya di situ," katanya memisalkan.
Sebagai Prodi yang akan berdiri maka UIN RF harus ada kekhasan pada kurikulum Prodi AP Fisip UIN Raden Fatah. Bahkan jika perlu tidak hanya memberikan perbedaan dari prodi sejenis di di Sumsel tetapi menawarkan kekhasan dibandingkan program-program AP lain dari sejumlah perguruan tinggi tingkat nasional bahkan internasional.
Selain itu dia juga memberikan masukan dalam komposisi pengajar juga hal teknis lainnya.
Baca juga: Update 13 Oktober 2021, Warga OI Divaksin Covid-19 Capai 71.037 Orang, Progres 22,16 Persen
Baca berita lainnya langsung dari google news.