Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM - Ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) bakal digelar pada tahun 2024 mendatang.
Sejumlah tokohpun sudah disebut bakal maju pada Pilpres tersebut.
Salah satunya ialah adalah Puan Maharani.
Bahkan, Puan disebut bakal maju di Pilpres usai adanya pemasangan baliho.
DPP PDI Perjuangan menanggapi beredarnya pesan berantai yang berisi instruksi kepada seluruh anggota DPR Fraksi PDIP untuk memasang baliho Ketua DPR Maharani di daerah pemilihannya masing-masing.
Dalam pesan berantai yang melalui WhatsApp, instruksi itu disampaikan oleh Ketua Fraksi DPR PDIP Utut Adianto.
"Rapat fraksi hari ini. Seluruh anggota harus pasang baliho (Puan Maharani) per 15 Juli di setiap kota, di dapil masing-masing," tulis pesan berantai tersebut.
Warganet lalu mengaitkan instruksi tersebut dengan persiapan Puan Maharani yang akan diusung menjadi calon presiden pada 2024 mendatang.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan, rumor tersebut adalah informasi yang tidak sepenuhnya benar.
Basarah menerangkan, pemasangan alat peraga tersebut lantaran para kader bangga bahwa Indonesia memiliki ketua DPR RI perempuan pertama.
"Informasi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menginstruksikan agar anggota memasang foto Ketua DPR RI di dapilnya masing-masing adalah tidak sepenuhnya benar. (Pemasangan baliho) karena mereka bangga Republik Indonesia berhasil memiliki Ketua DPR RI perempuan pertama sepanjang sejarah," kata Ahmad dikutip dari KompasTV, Senin (21/6/2021).
Diungkap Basarah, dalam rapat pleno Fraksi PDIP yang sebenarnya, pimpinan fraksi mendapatkan masukan dari seluruh anggota agar diizinkan menyosialisasikan nama dan gambar Ketua DPR RI Puan Maharani di dapilnya.
Wakil Ketua MPR itu menyebut, bahkan sebagian dari anggota fraksi sudah memasang foto Ketua DPR RI itu dalam beberapa alat peraga sosialiasi kegiatan partai di dapilnya.
"Karena mereka belum ada arahan jelas mengenai kegiatan tersebut, akhirnya mereka meminta arahan dari pimpinan fraksi apakah hal tersebut diperbolehkan," ujarnya.
Mempertimbangkan usulan dari seluruh anggota, kata dia, akhirnya Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto pun mengizinkannya, namun dengan beberapa persayaratan.