Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PAPUA-Aparat keamanan akan mengubah pola penanganan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Perubahan ini dilakukan setelah KKB dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Indonesia.
Untuk melihat perkembangan pengamanan di Papua, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, selama hampir lima jam, Jumat (7/5/2021).
Dalam kunjungan itu, kedua jenderal bintang empat tersebut membahas banyak hal dengan sejumlah pihak.
Panglima TNI dan Kapolri diketahui melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan seluruh satgas.
Selain itu, mereka juga melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, akademisi dan Komnas HAM.
Baca juga: Detik-detik Mencekam Saat Ratusan Warga Sembunyi dari Tembakan Para Teroris KKB Papua
Selesai pertemuan tersebut, baik Panglima TNI maupun Kapolri tidak memberi keterangan pers kepada awak media yang sudah menunggu di luar gedung pertemuan.
Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri menjelaskan, kedatangan Panglima TNI dan Kapolri ke Papua untuk membahas penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Memberi arahan untuk penanganan dan penegakan hukum di tanah Papua karena semua perkuatannya on the spot-nya di Timika sehingga Panglima TNI dan Kapolri berkunjung ke sini untuk melihat sejauh mana Satgas Nemangkawi bertindak dan bagaimana konsep penangajan berikutnya," ujarnya di Timika, Jumat malam.
Fakhiri mengakui nantinya akan ada pola baru terkait penanganan KKB. Hanya saja, ia tidak merinci pola seperti apa yang akan dipakai.
"Salah satu bagian yang beliau sampaikan, tapi tentunya pola penanganan itu kita masih menunggu petunjuk dari Mabes Polri, mudah-mudahan kalau minggu depan sudah keluar, kita akan melakukan penyesuaian," kata dia.
Kemudian, proses penindakan KKB akan di bawah satuan kewilayahan.
"Pola tindak tetap sama, tapi dari yang tadinya dari pusat itu akan diserahkan ke (satuan) kewilayahan, yaitu Polda dan Kodam," kata Fakhiri.
Terkait pertemuan dengan tokoh masyarakat, akademisi dan Komnas HAM, Fakhiri menyebut hal tersebut lebih untuk meminta saran bagaimana cara terbaik menangani KKB.
Panglima TNI dan Kapolri, sambung Fakhiri, ingin lebih berhati-hati dalam penanganan KKB agar masalah yang ada bisa selesai tanpa menyisakan dendam.
"Koordinasi dengan akademisi, Komnas HAM dan tokoh masyarakat itu semua integral karena kita perlu saran dan masukan untuk melakukan tindakan yang pas. Ini sedang berproses, tentu Kapolri dan Panglima TNI berhati-hati melaksanakan hal itu," kata Fakhiri.