Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Istri ketua umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Annisa Larasati Pohan terlihat sangat sumringah, setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menolak kepengurusan partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit Sumut.
Kecerian ini terlihat, saat Annisa yang mendampingi sang suami saat menggelar jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (31/3/2021) membagikan postingan di Instagramnya@annisayudhoyono.
Annisa terlihat bukan hanya satu kali saja mengucapkan Alhamdulillah atas perjuangan suaminya dan kader Demokrat lainnya se Indonesia, sehingga kepengurusan partai Demokrat yang dipimpin suaminya tetap diakui pemerintah hingga saat ini.
"Alhamdulillah.. alhamdulillah ya Allah," ungkap Annisa berjalan dan menyapa kader Demokrat lainnya yang hadir di kantor DPP partai Demokrat.
Dengan mengenakan kemeja dan masker partai Demokrat berwarna biru dengan rambut terurai, ia bersama sang suami mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungan seluruh kader dan masyarakat Indonesia dimanapun berada.
Sesampai digedung tepatnya ruang kantor sang suami, Annisa sempat sempat memperlihatkan sejumlah ruangan yang rapi.
"Kantor mas Agus di ruang biru kalau ada tamu formal diterima disini mas Agus sendiri desain, termasuk ruang tamu privat menerima tamu dekat- dekat dan ini ruang kerjanya mas Agus. Kemarin dapat kabar, ada yang mau mengerduduk kantor sebelum pengumum hari ini, Alhamdullilah hari ini keputusan memutusakan KLB abal- abal Deli Serdang ditolak permohnnya," terang Annisa.
Ia pun mohon doa kepada masyarakat Indonesia, agar nantinya partai Demokrat bisa selalu memenuhi harapan rakyatnya, karena perjuangan partai Demokrat adalah harapan rakyat.
"Jadi ketum Demokrat yang sah mas Agus (AHY), mohon doanya karena ini kehendak Allah, jalannya Allah, takdir Allah, ketum partai Demokrat dipimpin Agus bisa amanat. Mohon doanya partai Demokrat dipimpin mas Agus bisa amanat memenuhi harapan rakyat dan bisa memperjuangkan hak- hak rakyat, meski tidak mudah minta doanya semoga Allah ridho dipimpim dengan amanat dan kejayaan untuk Indonesia," tuturnya.
Diakhir kata, Annisa mengungkapkan jika hal itu belum akhir segalanya, tapi awal semuanya atas prahara partai Demokrat yang sudah dilalui ini.
"Terima kasih semua atas dukungan, kasih sayang dan doanya yang tidak henti saya terima melalui Medsos atau jalur pribadi. Terima kasih semua, mudah- mudahan semua dalam kondis sehat , berjuang bagi diri kita, keluarga masyarakat dan negara. Salam sehat, salam keadilan, salam demokrasi," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua umum Partai Demokrat AHY menggelar jumpa pers di gedung DPP Partai Demokrat di Jakarta. Dalam kesempatan itu, AHY didampingi sejumlah pejabat penting partai Demokrat.
"Saudara-saudara yang saya muliakan, Baru saja, beberapa menit yang lalu, kita mendengarkan keterangan sekaligus keputusan pemerintah terkait Partai Demokrat. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Menkumham menyatakan: permohonan pihak KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan drh. Jhoni Allen Marbun, DITOLAK.
Ditolak karena gagal melengkapi berkas adminsitrasi yang dipersyaratkan, sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan; salah satunya adalah tidak menyertakan Surat Mandat dari para Ketua DPD, DPP dan DPC, sebagai pemilik suara yang sah," kata AHY.
Menurut Agus, bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pemerintah itu adalah penegasan, terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat, terkait Kepemimpinan, Kepengurusan serta Konstitusi Partai, yakni AD/ART Partai Demokrat, yang dihasilkan oleh Kongres ke-V Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara.
"Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Atas pernyataan Pemerintah itu, dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut," terangnya.
Untuk itu, atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah, untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini.
"Penghargaan dan ucapan terima kasih, juga kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Bapak Mahfud MD; Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna Laoly; kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo; kepada jajaran Komisioner KPU;
jajaran DPP partai Demokrat, Kemenkumham, termasuk Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, serta unsur-unsur Pemerintah lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu," tuturnya.
Secara pribadi, Agus juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesetiaan, loyalitas, soliditas, kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari para Pimpinan dan Pengurus Partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga tingkat ranting, sampai anak ranting, termasuk organisasi sayap, DPLN, dan seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia.
"Secara khusus, kepada seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC sebagai pemilik suara yang sah, yang telah menjaga integritasnya dalam mempertahankan kedaulatan, kehormatan dan eksistensi Partai Demokrat di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.
Terlebih terima kasih dan penghormatan kepada kepada Ketua dan Anggota Majelis Tinggi, Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan DPP #Mahkamah Partai, serta para sahabat, pimpinan, Ketua dan Anggota Fraksi Partai Demokrat baik DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota," tandasnya.\
Selanjutnya, saya juga menyampaikan penghargaan kepada sejumlah Ketua DPD dan Ketua DPC yang pertama kali melaporkan terjadinya kasus ini, secara langsung kepada saya, melalui telepon dan juga layanan pesan singkat.
"Akhirnya, saya mengajak para kader Demokrat untuk melanjutkan perjuangan kita. Jadikan peristiwa KLB Ilegal ini sebagai hikmah dan pelajaran berharga untuk meningkatkan soliditas dan menjadi momentum bagi kita untuk bangkit kembali. Hindari fitnah dan hoax," pungkasnya.