Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Hampir sebulan pasca dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit Sumatera Utara (Sumut), oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke ketua hasil KLB yaitu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, masih terus menjadi perhatian publik.
Di Sumatera Selatan (Sumsel), Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel, MF Ridho, mengungkapkan bahwa ada 13 nama kader Partai Demokrat dan mantan kader PD, ikut hadir ke acara KLB ilegal yang dilaksanakan pada 5 Maret 2021 lalu.
Menurutnya, dari berbagai bukti dokumentasi yang diperoleh pihaknya diketahui mereka, para ‘begal politik’ tersebut ikut dalam KLB ilegal itu.
“Berbagai bukti dan dokumentasi yang kita diperoleh, tampak para 'begal politik' asal Sumsel diduga hadir pada KLB abal-abal di Deli Serdang lalu,” kata MF Ridho, Senin (29/3/ 2021).
Mereka adalah, Geo Ferlando yang merupakan Ketua DPC Kota Pagaralam (Caleg gagal 2019), Addinul Ikhsan, Ketua DPC Ogan Ilir (Caleg gagal 2019). Lalu, Hairul Ilyasa Ketua DPC Musi Banyuasin (Caleg gagal 2019).
Kemudian, AA Hari Afriansah, Sekretaris DPC Banyuasin (Caleg gagal 2019), Gumari yang merupakan mantan Ketua DPC OKU Timur (Caleg gagal 2019). Sahrulludin Ketua Bakomstra DPC OKU Timur, Pahlevi kader PD OKU, Sari Rafita Utari anggota BPOKKC DPC PALI, Abu Herrry mantan Ketua DPC Musirawas (Caleg gagal 2019), Ismun Yahya mantan Plt Ketua DPC Musirawas (Caleg gagal 2019).
Terdapat juga, Tabrani Yauzi mantan Pengurus PD Muratara, Ridwan Ketua PAC Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dan Abdul Rizal Wakil Ketua Bendahara DPC PALI.
MF Ridho yang juga Anggota DPRD Sumsel ini mengatakan, mereka telah dilaporkan ke DPP PD di Jakarta, dan telah diambil sanksi tegas berupa pemecatan baik dari jabatan maupun sebagai kader partai.
Ia juga menyesalkan, bahwa ada dua kader senior asal Sumsel yang turut memotori GPK PD yakni, Marzuki Ali, mantan Sekjen DPP PD 2009-2014 dan Syofwatilah (Opat, Caleg DPR RI gagal 2019) yang telah memberikan contoh buruk tentang demokrasi di Sumsel.
“Mereka pernah diberi kesempatan berkiprah, besar, dan menikmati jabatan melalui Partai Demokrat karena jasa Pak SBY, namun ketika mereka gagal nyaleg, mereka berduyun-duyun ikut dalam gerombolan 'begal politik' yang merampok, menghina dan memfitnah SBY serta Ketum AHY,” ucap Ridho sembari menegaskan bahwa mereka adalah contoh buruk bagi generasi muda Sumsel dalam berdemokrasi.
Ridho sangat menyesalkan perilaku mereka - para ‘begal politik’ yang telah menodai citra politisi dan partai politik di mata masyarakat. Padahal, lanjutnya, masih banyak sekali politisi dan partai politik yang berjuang dengan cara yang benar, mengedapankan etika dan berjuang sungguh-sungguh demi kepentingan dan aspirasi masyarakat.
“Mari selamatkan demokrasi, cegah perbuatan melawan hukum yang merusak demokrasi kita dari para 'begal politik' di daerah kita ini. Jangan salahkan bila publik menghukum mereka dengan sanksi sosial,” pungkasnya.