Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Meski Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat di Sumatera Utara (Sumut) telah memutuskan Kepala Staff Kepresidenan RI Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketua umum (Ketum), namun pengurus DPD Demokrat di provinsi Sumsel akan tetap solid, taat dan setia terhadap partai Demokrat yang dipimpin Agud Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres.
Menurut ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki, jajaran kepengurusan AHY memang sudah mendeteksi, menghalau dan mengantisipasi untuk dilaksanakan upaya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dari AHY tersebut, dan menilai KLB di Sumut itu inkonstitusional karena beretentangan dengan AD/ART partai Demokrat.
"Ini (KLB) ilegal dan tidak sesuai AD/ART partai Demokrat sejak awal, tetapi mereka (kubu KLB) tetap nekad dan melaksanakan KLB dan hasilnya sudah tahu Moeldoko. TEntunya kami tidak mengakui KLB di Sumut inin" kata Ishak Mekki, Sabtu (6/3/2021).
Mantan Wakil Gubernur Sumsel ini pun mengaku kecewa KLB itu tetap bisa dilaksanakan meski tanpa izin, termasuk adanya tokoh dari Sumsel yang selama ini sangat berambisi dalam GPK-PD tersebut (MA dan SM).
"Yang jelas sangat kecewa kader
Demokrat di Indonesia terkhusus di Sumsel, atas kelakuan eks kader yang sudah dipecat, dan sewenang- wenang serta memilih dan memutuskan Moeldoko sebagai ketum," jelas Ishak.
Ishak yang saat ini menjabat anggota DPR RI menilai, sosok Moeldoko yang dijadikan Ketum lewat KLB ilegal itu, selama ini tidak layak memimpin partai berlambang Mercy tersebut. Berbeda dengan kepemimpinan AHY saat ini, jika dengan adanya sosok AHY elektabilitas partai Demokrat terus meningkat, dan semakin dicintai rakyatm
"Apalagi ia orang luar partai, yang tidak punya andil dan merintis, mendirikan maupun membesarkan partai, kok tiba- tiba dipilih. Sedangkan AHY yang baru 13 bulan menjabat dan selama ini tidak ada jangkal maupun kesalahan bahkan sejak dipimpin AHY elektabikitas partai meroket bahkan masuk 3 besar, popularitas dan elektabilitas meningkat dibandingkan Moeldoko yang notabannye orang luar," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Ishak mempertanyakan masih tetap terselenggaranya KLB itu, dan ia menilai upaya itu sebagai cara untuk memecah partai Demokrat kedepan, dan mencegal sosok AHY yang dianggap sosok pemimpin Indonesia masa depan.
"Ini ada apa? Mengingat dalam 13 bulan kerja AHY bagus dan sambutan masyarakat bagus, bagaimana menangani covid-19 dan kita dihimbau bergerak membantu masyarakat. Tapi, tahu- tahu dilakukan KLB dan ini tidak berdasar. Jadi saya lihat ini tidak lain upaya sejumlah pihak untuk memecah belah Partau Demokrat, dengan melakukan KLB ilegal karena yang hadir KLB tidak punya suara sah, tidak sesuai AD/ART, jadi itu jelas- jelas tidak sah," tandasnya, seraya pihaknya yakin nantinya Kemenkumham tidak akan melegalkannya.
Pihaknya juga memastikan 3 DPC yang ada akan direkomendasikan dipecat dari ketua DPC yang ada yaitu OI, Muba dan Pagar Alam.
"Jelas kita merekomendasikan mereka dipecat, dan jika ada suara dalam KLB kami tegaskan kami tidak menandatangi mandat jika ada," tuturnya.
Dilanjutkan Ishak Mekki, dengan kondisi saat ini, ia selaku ketua DPD Sumsel berharap tidak membuat kesolidan dan kesetian kader Demokrat di Sumsel kepada kepemimpinan partai Demokrat yang sah selama ini yaitu dipimpin AHY.
"Harapan kita selalu konsolidasi, memantau perkembangan selama ini, jaga solidaritas, kekompakan dan kebersamaan. Tentunya kami tidak mengakui KLB di Sumut itu," pungkas Ishak.
Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jend (Purn) Moeldoko pada kesempatan itu juga ditetapkan sebagai Ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Sedangkan .antan ketua DPR RI Marzuki Alie didapuk sebagai ketua Pembina DPP Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di The Hill Hotel Sibolangit Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021).