Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM - Isu panas terkait kudeta di tubuh Partai Demokrat tampaknya berbuntut panjang.
Partai Demokrat telah memecat 7 kadernya yang disebut terlibat dalam gerakan kudeta tersebut,
Dewan Kehormatan Partai Demokrat dikabarkan telah memecat tujuh kader yang terlibat dalam gerakan kudeta kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief, lewat akun Twitter pribadinya @Andiarief_, pada Jumat (26/2/2021).
Andi menyatakan, gelombang pertama terdapat tujuh kader yang dipecat.
Tak menutup kemungkinan masih ada kader yang dipecat.
"Demi harapan ratusan ribu kader dan jutaan simpatisan dan pemilih, kami mendukung sepenuhnya langkah pemecatan terhadap 7 kader yang dilakukan oleh dewan kehormatan partai. Gelombang pertama 7 orang," kata Andi Arief.
Baca juga: Kunjungi DPP, 11 DPC Demokrat Se-Sumsel Nyatakan Sikap Setia ke AHY
Baca juga: Sikap Tegas Moeldoko Usai Namanya Diseret SBY Dalam Isu Kudeta Partai Demokrat Jangan Menekan Saya
Baca juga: SBY Dikritik Mantan Wasekjen Usai Sebut Partai Demokrat Not for Sale, Siapa yang Mau Jual?
Diketahui, dua di antara mereka yang dipecat adalah Ketua DPC Tegal, Ayu Palaretin dan Ketua DPC Blora Bambang Susilo.
Tribunnews masih mengonfirmasikan lima orang kader Demokrat yang dipecat.
Sebelumnya, politikus senior Partai Demokrat Darmizal MS menilai pemecatan tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang.
Menurutnya, sebelum ada pemecatan kader yang bersangkutan harus memberi klarifikasi terlebih dahulu.
"Pemecatan yang sewenang-wenang itu bagian dari satu konsep manajemen yang tidak baik," kata Darmizal kepada wartawan di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (25/2/2021).
"Mereka harus diundang, mereka harus dibela, mereka harus luruskan. Itu yang terjadi (justru) pemecatan-pemecatan," imbuhnya.
Darmizal mengatakan, adanya gejolak internal yang menginginkan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) menunjukkan ketidaksolidan Demokrat.
Dia menilai pemecatan yang terjadi bentuk kepanikan atas respons terhadap dorongan pelaksanaan KLB.