Mahfud MD Sebut Hanya Ada Satu Negara yang Mendukung Kemerdekaan Papua Barat, Semua Karena Iklim

Editor: Slamet Teguh
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menkopolhukam Mahfud MD berbicara soal sikap pemerintah terhadap WNI terduga teroris lintas batas.

Tidak hanya itu, ia menjelaskan PBB menyatakan Papua tidak pernah dipertimbangkan sebagai wilayah yang dapat memerdekakan diri, seperti Timor Leste.

"Papua itu sejak tahun 1969 tidak masuk di dalam daftar Komite 24 PBB. Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang untuk mandiri, untuk merdeka," papar Mahfud.

Manuver Vanuatu Incar Papua Barat

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya memetakan sikap negara Pasifik Vanuatu yang baru-baru ini mengecam pelanggaran HAM di Papua Barat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Akbar Faizal, diunggah Senin (26/10/2020).

Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam sidang Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Meskipun begitu, pihak perwakilan Indonesia menilai Vanuatu terlalu ikut campur dalam urusan internal di Papua.

Hal itu kemudian menarik perhatian Akbar Faizal, mengingat Vanuatu sudah kerap menyoroti berbagai isu di Papua.

"Kelihatannya mereka cukup canggih dalam membaca isu karena mereka tahu tampaknya bahwa Papua akan selalu menjadi isu yang bagus untuk mereka mainkan," komentar Akbar Faizal.

"Pertanyaan kita adalah apakah mereka tidak punya problem begitu mudah 'mengganggu' kita? Dan ternyata ini sesuatu yang mereka ulang terus-menerus," singgungnya.

Menurut Tantowi, sejak lama negara-negara Pasifik seperti Vanuatu memiliki perhatian lebih terhadap Papua.

Ia menilai hal ini terjadi karena solidaritas atas kesamaan ras Melanesia dengan masyarakat Papua.

Tantowi membenarkan sudah banyak manuver dengan agenda tertentu yang dilakukan Vanuatu terkait Papua.

Ia menilai ada pula agenda lain yang tidak secara terang-terangan dapat diungkap ke publik internasional.

"Tentu setiap manuver yang dilakukan satu negara dengan negara lain itu ada agenda."

Halaman
123

Berita Terkini