Pernyataan kedua yang salah adalah adanya acara tanam pohon RW.
Anis mengklarifikasi bahwa acara tersebut merupakan kegiatan komunitas organik berupa pasar bumi.
"Kedua habis ada acara tanam pohon RW, salah," katanya.
"Kami memang ada acara tapi tidak tanam pohon lingkungan RW, tapi pasar bumi, karena kami lingkungan komunitas organik, maka se-Depok kemudian menggelar pasar sahabat bumi, h-1 sebelum diumumkan," lanjut Anis.
Perlu Tindakan Tegas dari Presiden
Kemudian Anis sangat menyayangkan Wali Kota Depok ikut menyebarkan bocornya data pribadi pasien.
Menurutnya sebagai pihak yang memiliki wewenang, pemerintah seharusnya menelusuri siapa orang yang membocorkan informasi tersebut.
Anis lalu meminta kepada Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang juga hadir sebagai narasumber, untuk menindak tegas.
"Ini menurut saya perlu ada tindakan yang tegas oleh presiden, atau dalam hal ini Pak Moeldoko sebagai Kepala KSP, semua harus didudukkan, biar masyarakat tidak bingung, masyarakat tidak dirugikan," ucap Anis.
Beralih ke pembahasan kerugian, Anies mengakui banyak sekali dampak negatif yang diterima akibat beredarnya informasi pribadi dan pernyataan ngawur pejabat publik.
"Kami hari ini sudah merasakan banyak sekali kerugian di perumahan kami yang simpang siur," kata Anis.
"Pertama adalah banyak warga di perumahan kami yang tidak boleh ngantor sampai dapat surat resmi bahwa bebas dari Virus Corona, dari pihak yang punya otoritas."
"Kedua, misalnya Senin, Selasa kami kesulitan memesan transportasi online, banyak yang di-cancel (batal)."
"Kemudian informasi simpang siur tentang anak-anak yang enggak boleh sekolah terutama dari perumahan Studio Alam Indah," lanjut Anis.
Anis juga menyinggung soal adanya info dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Depok yang pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Depok akan diisolasi selama 14 hari.