Ketakutan Pengusaha Dampak Upah Minimum Provinsi (UMP) Naik, Perusahaan Besar Bisa Kolaps

TRIBUNSUMSEL.COM - Ketakutan Pengusaha Dampak Upah Minimum Provinsi (UMP) Naik, Perusahaan Besar Bisa Kolaps

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir perusahaan besar terancam kolaps akibat Upah Minimum Provinsi (UMP) naik terus yakni 8,51 persen pada 2020.

Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana mengatakan, pemerintah harus melakukan pendekatan ke perusahaan besar agar tidak berdampak sistemik ke semua industri.

"Sayang kalau ada perusahaan besar sampai harus kolaps dengan adanya kenaikan UMP. Proses bilateral penting agar tidak kolaps ke industri lain," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Menurutnya, kesepakatan bilateral antara pemerintah dan perusahaan jadi solusi supaya tidak ada pihak yang mempermasalahkan di kemudian hari.

"Pemerintah minta diberi tahu kalau ada permohonan dari pelaku usaha yang minta menangguhkan kenaikan upah. Sektornya di department store, industri padat karya, industri sawit alami masalah yang sama," kata Danang.

Danang menjelaskan, kenaikan UMP menimbulkan keluhan karena pertumbuhan penjualan dan ekonomi tidak seperti yang diharapkan.

Selain itu, harga bahan baku juga juga lebih mahal, sehingga biaya operasional tambah bengkak dengan adanya kenaikan upah pegawai.

"Bahan baku naik semua, padahal penjualan tidak naik. Ini hampir dialami semua sektor industri," pungkasnya.

Daftar Kenaikan UMP di Provinsi

Kabar gembira untuk para pekerja di seluruh Indonesia.

Jumlah kenaikan UMP 2020 adalah sebesar 8.51%.

Dengan kenaikan tersebut, Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah UMP tertinggi di seluruh Indonesia yakni dari Rp 3.940.973 pada 2019 jadi Rp 4.276.349 pada 2020.

Kemudian nomor dua ditempati oleh Provinis Papua dari Rp 3.240.900 tahun 2019 jadi Rp 3.516.700 di 2020.

Peringkat tiga ditempati oleh Sulawesi Utara yakni dari Rp 3.051.076 pada UMP 2019 jadi Rp 3.310.722 pada UMP 2020.