Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Walikota Prabumulih Ridho Yahya bertekad agar pemerintah melalui Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu mengambilalih pengelolaan Jaringan Gas (Jargas) kota secara penuh dari Pertagas Niaga.
Pertagas Niaga sebelumnya menjelaskan jika gas kota dikelola sistem Gross Margin maka pemerintah kota Prabumulih dan PD Petro Prabu harus menanggung seluruh kerugian.
Mulai dari tunggakan yang mencapai sekitar Rp 47 miliar, loses gas serta hal lainnya.
Semua itu ternyata tak menyurutkan keinginan pemerintah menambah pendapatan asli daerah dari hasil gas kota.
"Pertama kami mengucapkan terimakasih bahwa pada awalnya kita mendapatkan bantuan jaringan gas kota dari kementerian ESDM untuk seluruh Prabumulih dan bahkan warga dimudahkan dengan tidak membayar pemasangan baru."
"Namun disamping itu kita juga ingin menambah pendapatan dan pemasukan daerah dari keberadaan jaringan gas kota," ungkap Walikota Prabumulih Ridho Yahya.
• Ingin Ambil Alih Pengelolaan Jargas, Pemkot Prabumulih Pertimbangkan Risiko dan Kerugian Ditanggung
Pemerintah kota Prabumulih melalui PD Petro Prabu ingin tidak hanya sebagai operator namun bisa mengelola dan mendapatkan hasil setara dengan perusahaan migas itu.
"Harapan kita, oke dengan pertagas namun harapan kita kedepannya kita jangan hanya operator. Jadi disamping kita beli gas, keuntungan dari beli gas itu ya baru dibagi dua,"
"Itu untuk menambah pendapatan pemerintah kota Prabumulih, jangan hanya warga kita namun Pemerintah kota Prabumulih juga menikmati dari hasil penjualan gas, itu harapan kita. kalau sekarang kita hanya operator," bebernya.
Ridho mengatakan, hasil penghitungan jajarannya jika gas kota dikelola prabumulih maka akan memberikan keuntungan dan pada akhirnya akan membuat PAD kota nanas menjadi besar.
"Hitungan kita dengan mengambilalih dan mengelola gas kota akan untung, apalagi dengan jumlah pasangan (pelanggan-red) yang sudah banyak," katanya.
• Cetak Gol Kemenangan Sriwijaya FC, Yericho Mengaku Tak Sengaja Niat Awal Mau Mengumpan
Ditanya dari hasil paparan pertagas jika harus mengambilalih dan mengelola harus melunasi tunggakan sekitar Rp 47 miliar, Ridho mengatakan tunggakan itu kan yang menanggung berdua yakni Pemerintah kota Prabumulih melalui PD Petro Prabu dan Pertagas Niaga.
"Selama ini kan yang mengelola pertagas niaga dan kita hanya operator, artinya dikelola berdua jadi yang harus menanggung ya berdua dan yang rugikan mereka bukan petro prabu, walaupun utang harus ditanggung berdua."
"Coba sekarang diserahkan murni ke kita yang kelola, kita akan setor biaya bayarnya," bebernya.
Untuk itu Ridho menuturkan, pihaknya akan tetap berencana mengajukan agar bisa mengelola sendiri jaringan gas kota di Prabumulih sehingga pendapatan asli daerah (PAD) kedepannya akan mendapat penambahan.