Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Upaya Pemerintah Kota Prabumulih berkeinginan mengelola Jaringan Gas (Jargas) kota secara penuh pasca diambilalih Pertagas Niaga setahun lalu.
Penyebabnya, dengan sistem Gross Margin atau pengelolaan sendiri maka pemerintah kota Prabumulih melalui Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu akan menanggung seluruh kerugian, tunggakan, loses gas serta hal lainnya yang ditimbulkan akibat pengelolaan.
Hal itu diketahui setelah DPRD Prabumulih bersama Pemkot Prabumulih melakukan pertemuan dengan mengundang jajaran Pertagas Niaga untuk membahas rencana pengambil alihan tersebut di ruang rapat DPRD Prabumulih, Rabu (19/6/2019).
Rapat dilakukan dalam rangka status PD Petro Prabu dalam pengelolaan gas kota.
• Ricuh, Satu Keluarga Tolak Pemasangan Jaringan Gas di Lubuk Rumbai Diamankan Polres Musirawas
Ada keinginan Pemkot Prabumulih mengambilalih pengelolaan yang selama ini pengelolaam jaringan gas kota dilakukan dengan sistem Operasional Maintenance Margin (OMM).
"Pemerintah kota Prabumulih berkeinginan agar dikelola menjadi sistem Gross Margin," ungkap Wakil Walikota Prabumulih, Andriansyah Fikri ketika diwawancarai usai rapat.
Fikri mengatakan, dengan mengambilalih pengelolaan memang akan ada dampak positif, namun dampak negatif justru lebih banyak.
• Denda Batalkan Pemesanan Grab Rp 3.000, Mekanisme Berlaku Pemesanan Lebih dari 5 Menit
Dengan sistem OMM maka kerugian-kerugian, tunggakan, loses gas dan lainnya akan ditanggung pertagas niaga.
"Enaknya sistem OMM kita akan non resiko atau seluruhnya ditanggung pertagas niaga meski menunggak tatap kewajiban ke Petro Prabu harus terlaksana, sedangkan kalau sistem GM segala kita yang tanggung dan resiko besar," bebernya.
Selain itu jika mengambil alih pengelolaan jaringan gas kota secara mandiri sistem Gross Margin maka Petro Prabu harus mengubah badan hukum dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) dan harus garansi bank.
"Kalau kita mengelola maka harus profesional dan harus berbicara profit. Memang tujuan mengambilalih pengelolaan untuk penyehatan Petro Prabu dan jika sehat bisa mengembangkan usaha lain, namun jika lebih banyak resiko akan dipertimbangkan," jelasnya.
• Guru Honorer Non PNS di Empatlawang Terima Honor Rp 300 Ribu Tiap Bulan
Untuk itu Fikri menuturkan, hasil rapat tersebut akan disampaikan lebih dahulu dengan walikota karena pihak Pertagas menyesuaikan keinginan pemerintah daerah.
"Pertagas siap apapun sistem yang akan ditempuh pemerintah prabumulih apakah sistem OMM atau sistem GM," tuturnya.
Pertagas Niaga juga akan berkoordinasi dengan Petro Prabu untuk mengetahui mengapa masih ada pelanggan belum memiliki nomor ID sehingga tak bisa membayar tunggakan.
Ketua DPRD Prabumulih, Ahmad Palo mengatakan, dari hasil rapat itu ada titik terang dimana Pertagas Niaga akan mempertimbangkan agar pengelolaan jaringan gas kota akan dikembalikan ke Prabumulih dengan sistem OMM.