Kemenkum Sumsel Akselerasi Capaian Program Triwulan II 2026, Perkuat Kinerja Pembinaan Hukum

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG –  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Rapat Peningkatan Kinerja Pembinaan Hukum Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring, Kamis (30/04/2026).

Rapat diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun serta jajaran sebagai bagian dari upaya memperkuat capaian program pembinaan hukum yang lebih terarah, terukur, dan berdampak.

Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Mohamad Aliamsyah, menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Ia mengingatkan agar seluruh satuan kerja dapat bergerak selaras dengan target yang telah ditetapkan, serta memastikan setiap program memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen, menyampaikan arahan strategis agar seluruh jajaran kantor wilayah terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pembinaan hukum.

Kepala BPHN menegaskan bahwa program kerja tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus mampu menghadirkan dampak konkret dalam perbaikan tata kelola hukum di daerah.

Baca juga: Dorong Kebijakan Publik Berkualitas, Kemenkum Sumsel Aktif dalam Forum Policy Talk

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan indikator utama Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yang meliputi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, peningkatan kualitas layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pembinaan Posbankum (Pos Bantuan Hukum).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa jajarannya berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan hukum di Sumatera Selatan.

Kinerja pembinaan hukum menurutnya tidak hanya terukur secara administratif, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

Berdasarkan evaluasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sebagai Kanwil Tipe A dengan beban kerja pembinaan yang signifikan, yakni lebih dari 3.000 beban kerja. 

"Cakupan tersebut meliputi koordinasi pada 17 kabupaten/kota, pembinaan terhadap 3.258 desa/kelurahan melalui program Posbankum, pengawasan terhadap 14 pemberi bantuan hukum, serta pengintegrasian 46 anggota JDIH", ungkap Kakanwil.

Untuk mendorong peningkatan kinerja pada Triwulan II, Kakanwil menetapkan sejumlah strategi percepatan, yakni peningkatan kolaborasi antar tim kerja, optimalisasi koordinasi dengan unit pembina di pusat, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih komprehensif, akurat, dan solutif.

Baca berita lainnya di google news